Dimuat pada Harian Sinar Harapan, 10 Oktober 2011

Menggempur Habis Gerakan Radikalis
Oleh Victor Silaen

Identitas pelaku bom bunuh diri di GBIS Solo, 25 September lalu, telah terkuak. Pria bernama Achmad Yosepa Hayat alias Hayat alias Ahmad Abu Daud alias Raharjo itu telah masuk daftar buron terkait serangan bom bunuh diri di Masjid Az-Zikro, Mapolresta Cirebon, 16 April lalu. Selain Hayat, masih ada empat calon ”pengantin” lain yang masih diburu: Beni Asril, Yadi A Hasan, Nanang Irawan, dan Heru Komarudin. Itu berarti, bahaya laten terorisme masih mengancam kita.
Menurut polisi, motif Hayat meledakkan bom adalah jihad. Bagaimana menjelaskan tesis ini? Pertama, karena Hayat ternyata berjejaring dengan Muhammad Syarif, pelaku serangan Bom Cirebon. Melalui tayangan di TV One, Senin malam 26 September lalu, ayah dari (alm) Syarif yang sempat diwawancarai reporter stasiun teve swasta itu membenarkannya. Menurut dia, Syarif dan Hayat memang berkawan. Bahkan pernah, usai menghadiri suatu acara, Syarif meminta tolong Hayat untuk mengantarkan ayahnya pulang. Mereka terlibat dalam sebuah gerakan jihad, demikian pengakuan ayah Syarif.
Kedua, sebelum meledakkan Bom Solo, Hayat sempat mengunjungi sebuah warnet dan membuka laman berita tentang Islam, mati syahid, pembunuhan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di Afganistan, protes pembakaran Al-Quran di Afganistan, dan artikel-artikel lain tentang ”penjajah” AS. Apa yang dilakukan Hayat secara implisit menunjukkan posisi sosialnya sebagai orang yang memusuhi AS. Inilah yang membenarkan tesis tentang motif jihad sebagaimana disebut di atas. Hayat adalah seorang ”mujahid” yang dilandasi semangat agama. Hanya saja kebenaran agama tersebut merupakan hasil interpretasinya sendiri secara picik. Sehingga, bukan saja caranya yang salah, bahkan tujuannya pun menjadi absurd sama sekali. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Sinar Harapan, 1 Oktober 2011

Penderitaan dan Keterlibatan Tuhan
Oleh Victor Silaen

Judul Buku: Mengapa Ada Penderitaan (Kisah Nyata Anak-anak Tuhan)
Penulis: Pdt Dr Ir Mangapul Sagala
Penerbit: Perkantas, Jakarta
Cetakan: Pertama, 2011
Tebal Buku: 120 hal

Hidup ini penuh dengan penderitaan, dan semua orang pasti pernah menderita. Ada yang menderita karena sakit-penyakit, dilanda bencana alam, ditinggal orang terkasih, dan sebagainya.
Pertanyaannya, mengapa umumnya orang yang mengalami penderitaan lalu bertanya kepada Tuhan, seakan Tuhan adalah sumber dari penderitaan yang dialaminya? Apakah Tuhan memang berurusan dengan penderitaan manusia? Kalau iya, sejauh mana Tuhan terlibat di dalamnya? Apakah Tuhan bertanggung jawab atas penderitaan itu?
Ada berbagai pandangan tentang penderitaan. Salah satunya, percaya bahwa penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa-dosa manusia. Kalau benar demikian, bukankah itu berlawanan dengan sifat baik Allah?
Apakah Dia tidak punya cara lain untuk memperingatkan umat-Nya? Bukankah kita sendiri percaya bahwa Tuhan itu baik adanya? Jadi, mengapa Dia membiarkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Nya?
Pertanyaan lain, kalau Allah sungguh-sungguh Maha Kuasa, mengapa Dia tidak mencegah penderitaan melanda hidup kita? Seorang teolog skeptik David Hume bertanya,
”Apakah Allah ingin mencegah kejahatan, namun Dia tidak sanggup melakukannya? Jika demikian, Dia tidak Maha Kuasa (finitisme). Atau, Dia sebenarnya sanggup melakukannya, tetapi tidak menghendakinya? Jika demikian, Allah itu jahat. Atau, Allah itu memiliki sifat keduanya? Allah sanggup mencegah kejahatan dan penderitaan, serta berkeinginan melakukannya, tetapi mengapa tetap ada penderitaan?” Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Jurnal Nasional, 30 September 2011
[http://www.jurnas.com/halaman/10/2011-09-30/183817]

Bermitra dengan Kaum Vigilante?
Oleh Victor Silaen

Akhirnya Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) ke Washington. Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.
Benarkah bantahan Kapolri tersebut? Kita layak meragukannya, mengingat fakta-fakta selama ini menunjukkan bahwa FPI begitu digdayanya memerankan diri sebagai kaum vigilante di tengah masyarakat. Vigilante itu sendiri berarti warga sipil (anggota masyarakat) yang kerap melakukan aksi penegakan hukum menurut versinya sendiri dan dengan caranya sendiri. Dalam beraksi, mereka biasanya berkelompok, dengan jumlah anggota yang relatif banyak. Kekuatan massa itulah yang membuat mereka menjadi berani dan bahkan garang ketika beraksi. Norma-norma masyarakat, bahkan hukum positif, dengan mudahnya mereka langgar.
Atas dasar itu maka keberadaan kaum vigilante dapat disimpulkan sebagai masalah sosial sekaligus duri dalam supremasi hukum di negara hukum ini. Pertama, karena mereka bukanlah orang-orang yang berotoritas dalam menafsirkan hukum. Kedua, dan ini yang utama, karena mereka bukanlah aparat penegak hukum yang telah diberi otoritas secara sah oleh negara untuk melakukan aksi-aksi penegakan hukum. Atas dasar itu maka kita harus memandangnya begini: bahwa di saat-saat kaum vigilante itu beraksi, otoritas polisi sebenarnya telah dicuri. Di saat-saat itu pula sebenarnya kewibawaan polisi telah dilecehkan.
Dengan demikian, alih-alih dijadikan mitra, kaum vigilante itu justru harus disikapi secara koersif. Tetapi, mengapa bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa sejak lama Polri telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan? Pertanyaannya, kepentingan-kepentingan apa sajakah itu? Ini jelas harus dijawab oleh Polri. Apalagi Polri, melalui Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, telah menyatakan bahwa hubungan Polri dengan FPI hanya sebatas mitra kerja. Ini pun harus dijelaskan: apa maksudnya ”mitra kerja”itu?
Seakan berbanding lurus dengan pernyataan Polri, FPI pun tak membantah kalau disebut tangan kanan polisi seperti yang diungkap kawat diplomatik kedutaan besar AS dalam Wikileaks. ”Kalau pun FPI dikatakan oleh Yahya Assegaf digunakan oleh polisi, itu artinya digunakan untuk kemanfaatan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat FPI Munarman. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 24 September 2011
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/430414/44/

Jangan Iba pada Tikus
Oleh Victor Silaen

Tikus adalah hewan yang tak berguna bagi kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa hewan pengerat ini ada juga gunanya, maka saya perjelas bahwa tikus yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tikus got. Nah, coba jelaskan, adakah gunanya hewan yang menjijikkan itu?
Kira-kira seperti itulah sosok koruptor di Indonesia. Adakah manfaat mereka di tengah kita? Ibarat tikus, yang rakus memakan apa saja, mereka sangat merugikan kita. Tak heran, begitu melihat tikus mondar-mandir di dalam rumah, kita serasa ingin membunuhnya. Kalau tak bisa, di lain waktu kita pasang perangkap untuk menjeratnya. Begitu sang tikus masuk perangkap, muncul masalah baru: siapa yang akan membunuhnya? Jangan-jangan tak ada yang mau melakukannya, karena tak tega.
Terhadap koruptor, mungkin ada yang mengatakan begini, “Eh, gitu-gitu juga dia banyak membantu kami lho… Kalau uangnya (hasil korupsi itu) nggak banyak, apa bisa?” Atau begini: “Selama ini kan dia sudah banyak membantu untuk membiayai partai kita. Walaupun dana-dana yang dia berikan itu hasil korupsi, ya sudahlah… Yang penting dia baik kepada kita.”
Inilah cara berpikir yang salah. Korupsi itu sebentuk kejahatan. Maka, hasil dari kejahatan itu pun harus ditolak. Sedangkan koruptornya harus dibasmi, tak hirau siapa dia dan ”kebaikan” apa saja yang sudah diperbuatnya. Jadi, janganlah mengiba kepada koruptor. Korupsi adalah kejahatan kepada negara, bukan kepada orang-perorang. Maka, tak pada tempatnya jika emosi dibiarkan memengaruhi negara dalam menindak tegas para koruptor.
Negara harus menghukum koruptor seberat-bertanya. Itu baru namanya bersungguh hati memerangi korupsi, bahwa hukuman bagi koruptor harus diarahkan juga untuk memberi efek jera kepada sang koruptor dan calon-calon koruptor. Negara tidak mecabut nyawa para koruptor itu, tetapi jangan mengiba kepada mereka. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Jurnal Nasional, 12 September 2011

Pemimpin Sektarian
Oleh Victor Silaen

Saat masih remaja, saya punya seorang teman perempuan yang bernama Diani. Dari segi nama, adakah yang aneh pada dirinya? Rasanya tak ada. Malah cocok, karena Diani itu ”mestinya” memang ”nama perempuan”. Maka, ketika tahun silam saya mengetahui ternyata ada seorang lelaki bernama Diani, saya terheran-heran. Apalagi dia seorang Walikota Bogor. Namun, dalam konteks ini, apalah arti sebuah nama? Kalau orangtuanya sendiri ihklas memberi nama itu, untuk apa kita menyoalnya? Seperti seniman Butet Kertarajasa, yang nama depannya itu identik dengan seorang perempuan kalau dia berasal dari suku Batak, bukankah sah saja orangtuanya memberi nama itu?
Sekali lagi, mengutip sastrawan terkemuka William Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Bukankah yang penting (kualitas) orangnya? Meskipun kita menyebut mawar
dengan nama lain, demikian Shakespeare, baunya akan tetap harum. Namun dalam konteks yang lain, tak dapat disangkal bahwa sebuah nama mengandung makna tertentu semisal doa dan harapan dari orangtuanya untuk anak yang diberi nama tersebut.
Dalam konteks nama jalan-jalan di Indonesia, apakah sebuah nama selalu punya arti? Jawabannya bisa ”ya” dan ”tidak”. Sebutlah nama jalan Jenderal Soedirman, yang maksudnya tentu untuk mengenang jasa-jasa sang pahlawan tersebut. Mengapa nama jalan ini digunakan di banyak kota besar di Indonesia? Sederhana saja jawabannya: karena Soedirman dianggap berjasa besar bagi Indonesia. Begitupun nama jalan Jenderal TB Simatupang, di bilangan Jakarta Selatan. Apakah ia juga berjasa, sehingga namanya diabadikan pada sebuah jalan arteri? Pasti, karena ia termasuk tokoh militer di masa silam sekaligus perancang markas besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Namun, bisa juga sebuah nama jalan tak bermakna apa-apa. Sebutlah jalan-jalan yang menggunakan nama buah seperti mangga, jambu, sawo, dan yang sejenisnya. Atau, jalan-jalan yang menggunakan nama-nama bunga semisal dahlia, anggrek, mawar, dan yang sejenisnya. Memang, boleh jadi ada jawaban lain untuk menerangkan latar belakang nama sejumlah jalan di Indonesia. Sebuah nama jalan, misalnya, yang bermaksud menggambarkan bagaimana keadaan di daerah itu dahulu kala. Atau sebuah jalan yang bermaksud menjelaskan bahwa di sana dulu ada seorang tokoh lokal yang namanya sama dengan nama jalan tersebut. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Jurnal Nasional, 25 Agustus 2011

Negara Halal-bihalal
Oleh Victor Silaen

Membandingkan diri dengan pernyataan kontroversial Marzuki Alie beberapa waktu lalu tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bolehkah saya melempar gagasan bersubstansi serupa tentang pembubaran DPR lantaran saya sangat tak puas dengan kinerja lembaga wakil rakyat ini sejak dulu hingga kini? Menurut saya jawabannya ada dua. Pertama, sebagai rakyat biasa yang tak punya kedudukan apa pun di lembaga-lembaga negara, boleh-boleh saja saya mengusulkan ide tersebut. Kedua, sebagai seorang dosen di bidang ilmu politik, betapa naifnya pikiran itu dan karenanya juga kontroversial. Sebab, kalau DPR bubar, lalu lembaga mana yang akan berperan sebagai wakil rakyat, pembuat undang-undang, penentu anggaran dan pengawas pemerintah?
Berdasar poin kedua itulah maka gagasan kontroversial saya tentang pembubaran DPR menjadi naif, aneh, sekaligus mengisyaratkan bahwa saya tak pantas menjadi dosen ilmu politik. Jadi, ini bukan soal kebebasan berpendapat di negara demokratis, melainkan soal logika di balik pendapat itu dan kepantasan diri saya untuk mengemukakannya. Artinya, sebagai dosen ilmu politik, logika saya itu ngawur dan karena itu saya tak pantas menyatakannya.
Kembali pada Marzuki, yang juga mengusulkan pemaafan bagi koruptor, mudah dimengerti jika kemudian orang banyak heboh menyikapinya. Selain dinilai menyakiti hati rakyat yang menjadi korban para koruptor, usulan itu juga dianggap bertentangan dengan dua pihak berikut. Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang notabene adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), yang berulang-ulang mengatakan dirinya siap berdiri di garda depan dan bekerja siang malam dalam rangka memerangi korupsi. Kedua, PD sendiri, yang di dalamnya Marzuki tercatat sebagai kader sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina, yang selama ini menyatakan “Tidak, pada korupsi!” dalam iklan-iklan politiknya. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Majalah Forum Keadilan, No. 17/15-21 Agustus 2011

Ruhut dan Kebenaran yang Lain
Oleh Victor Silaen

Citra Partai Demokrat (PD) bukan lagi sekedar menurun, tapi bahkan melorot sampai ke titik nadir. Tak heran jika dikarenakan hal itu, 11 Juni lalu di kediamannya di Cikeas, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa perlu tampil dalam sebuah konferensi pers yang digelar khusus untuk membicarakan partainya. Boleh jadi krisis politik yang sedang dialami partai berlambang bintang mercedes itu membuat SBY ikut-ikutan panik. Sebab kalau tidak, untuk apa ia sendiri yang tampil Senin malam itu, sementara ketua umum dan sekretaris jenderal partainya hanya berdiri diam di belakangnya? Ataukah SBY sebenarnya sedang meneladani (almarhum) Soeharto, yang merasa dirinya selaku Ketua Dewan Pembina Golkar lebih penting daripada ketua umum ”partai beringin” itu?
Tentang melorotnya citra PD, setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, sebagai partai yang mengedepankan isu ”perang terhadap korupsi”, ternyata sejumlah kadernya justru (diduga kuat) terlibat korupsi. Jadi, rasanya percuma saja sering-sering pasang iklan antikorupsi di televisi. Kalau PD betul-betul pro-rakyat, jauh lebih bermanfaat jika dana iklan yang miliaran rupiah itu digunakan untuk program-program pemberdayaan rakyat kecil. Kedua, sebagai partai yang selalu mengusung jargon ”berpolitik cerdas, bersih dan santun”, yang katanya bersumber dari ajaran SBY, ternyata sebagian kadernya kerap memperlihatkan cara-cara berpolitik yang kontra-kebenaran, kotor dan nir-santun. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Pelita, 10 Agustus 2011

Pers Indonesia sebagai “Watchdog”
Oleh Victor Silaen

Dinamika proses politik Indonesia yang berjalan dari era ke era akhirnya mengantar kita pada suatu era baru yang kerap disebut sebagai Era Reformasi. Seiring perubahan politik tersebut, sistem pers pun berubah kian bergairah. Kebebasan untuk memberitakan, juga berekspresi dan berpendapat, terbuka lebar-lebar. Kini pers bukan hanya berfungsi melayani hak publik untuk tahu (right to know) dan memperoleh informasi (right to information), tetapi juga untuk menyampaikan gagasan maupun aspirasinya secara kritis terhadap pelbagai pihak. Jika di kedua era sebelumnya telah terjadi banyak pembredelan maupun pembungkaman terhadap pers oleh pemerintah demi alasan “stabilitas nasional”, kini situasinya sudah jauh berbeda. Bahkan dewasa ini juga telah berkembang apa yang namanya jurnalisme warga (citizenship journalism), yang mengandalkan partisipasi aktif warga dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita.
Alhasil, setelah lebih dari sepuluh tahun berjalan sejak Era Reformasi bergulir, pers Indonesia dewasa ini layak disebut sebagai ”pilar keempat demokrasi” (the fourth estate of democracy). Lebih dari itu bahkan pers Indonesia juga semakin memantapkan perannya sebagai ”watchdog” (anjing penggonggong). Kita tak dapat membayangkan apa jadinya Indonesia yang tengah dilanda euforia demokrasi namun tak diimbangi dengan supremasi hukum ini, seandainya pers tak rajin ”menyalak” dengan suara kerasnya. Dan kita memang harus mensyukuri kebebasan dan keberanian pers yang kian terasa pentingnya itu. Karena pers yang gencar melakukan terobosanlah maka mantan Bendahara Umum Partai Demokrast (PD) M. Nazaruddin mau bicara sedikit demi sedikit mengungkap pelbagai pihak yang terlibat dalam skandal korupsi Wisma Atlet maupun skandal lainnya.
Pendeknya, berkat peran perslah maka mata publik kini terbuka lebar-lebar untuk melihat secara lebih kritis, misalnya, tentang PD yang selama ini mengusung jargon ”antikorupsi, politik bersih dan santun”, juga tentang para pendekar pemberantas korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lainnya. Bahwa sumber-sumber informasi pers itu berbohong (terlepas dari Nazaruddin atau siapa pun), itu soal lain. Cara mendapatkan informasi itu pun, baik berdasarkan wawancara tatap muka, melalui telepon, surat elektronik (email), pesan pendek (short message service/SMS) dan bahkan Blackberry Messenger (BBM), itu juga bukan hal yang utama. Sebab yang terpenting, pers itu sendiri tidak mengada-ada atau tidak mengarang-ngarang. Karena itulah maka upaya pers yang akhirnya berhasil membuat Nazaruddin mau memberi informasi secara tertulis melalui BBM, secara lisan per telepon, atau bahkan lewat teknologi Skype sungguh patut diapresiasi. Jadi, alih-alih menyindir-nyindir pers yang kurang profesional dalam pemberitaannya, lebih simpatik jika kita menyampaikan ucapan terima kasih dan memberi dukungan kepada pers untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Majalah Forum Keadilan No. 15/1-7 Agustus 2011

Suka “Curcol”
Oleh Victor Silaen

Untuk ke sekian kalinya presiden pilihan langsung rakyat itu memperlihatkan bahwa dirinya selaku pemimpin memang agak lamban. Ini bukan soal kapasitas, kapabilitas atau kompetensi, melainkan soal karakter. Dan kita terheran-heran sekaligus menyayangkan, mengapa ia kerap gamang dan ragu dalam mengambil keputusan dan menindaklanjuti keputusan itu secara tegas. Bukankah ia berlatar belakang jenderal bintang empat yang diasumsikan telah kenyang digembleng dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang menjauhkannya dari sifat-sifat “lembek” itu? Bukankah selaku presiden, yang notabene adalah orang nomor satu di negara ini, ia punya modal sangat besar berupa kepercayaan rakyat lebih dari 60 persen?
Ada satu karakter lainnya yang sebenarnya juga sudah kerap ia tunjukkan, tapi baru-baru ini ia perlihatkan lagi kepada publik. Yakni, suka “curcol”. Maaf, “curcol” bukanlah kosakata baru dalam bahasa Indonesia, sehingga tak perlu repot-repot mencari maknanya. Ini memang istilahnya “anak gaul”, dan itu pun merupakan kependekan dari “curhat colongan”. Istilah “curhat” itu sendiri merupakan kependekan dari “curahan hati”. Jika dihubungkan dengan orang, maka “curhat” berarti orang yang suka berkeluh-kesah. Sedangkan “colongan” dalam konteks ini berarti “mencuri kesempatan”. Dengan demikian maka “curcol” merujuk kepada orang yang suka berkeluh-kesah di saat-saat yang tidak pas, tapi ia “mencuri kesempatan” untuk tujuan berkeluh-kesah itu tadi.
Dua karakter itulah yang centang-perenang kita saksikan di balik tragedi terpancungnya Ruyati binti Satubi, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI), di Arab Saudi. Di sana, Ruyati mati dipancung pada Sabtu 18 Juni, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru menggelar konferensi pers pada Kamis 23 Juni. Mengapa lamban sekali ia bersikap? Meski libur, tapi bukankah Minggu 19 Juni, SBY dapat menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait di rumahnya demi membahas hal ini? Lalu esoknya, Senin 20 Juni, tak ada alasan untuk tidak mengumumkan sikapnya secara terbuka kepada publik. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Jurnal Nasional, 3 Agustus 2011

Kendala Memulangkan Umar Patek
Oleh Victor Silaen

Tanggal 29 Maret 2011 terbetik berita bahwa gembong teroris Umar Patek berhasil ditangkap oleh kepolisian Pakistan. Tetapi, informasi dari militer Filipina menyebutkan bahwa sebenarnya Patek telah tertangkap pada 25 Januari 2011, bersama rekannya warga Pakistan yang diduga menyembunyikannya.
Patek adalah salah seorang teroris yang diguga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali I (2002). Setelah kasus bom itu, Patek hijrah ke Moro, Filipina Selatan. Terkait itu maka setidaknya ada empat negara yang bersaing untuk mengekstradisi Patek: Indonesia, Amerika Serikat (AS), Filipina dan Australia. Dapat dimaklumi, sebab di antara para korban Bom Bali I itu terdapat warga negara dari keempat negara tersebut. Pakistan sendiri, akan menyerahkan Patek ke negara mana? Dengan logika sederhana, Pakistan cenderung akan lebih memilih AS. Alasannya, Pakistan telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, sedangkan dengan ketiga negara lainnya tidak.
Bagaimana sikap Indonesia? Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan akan berupaya agar buronan teroris ini dapat dibawa ke Indonesia. “Demi kepentingan penegakan hukum, kita membutuhkan Umar Patek,” kata Patrialis Akbar 1 April lalu. Ia mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Polhukam dan Polri, sangat dimungkinkan Umar Patek diekstradisi ke Indonesia. Proses ekstradisi itu akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia menambahkan, Indonesia akan mengajak negara-negara seperti AS untuk berdiskusi terkait tertangkapnya Umar Patek. Baca selengkapnya »