Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 19 April 2008

Mana yang lebih penting bagi DPR: melaksanakan rencana mengganti karpet lantai di Gedung DPR dengan biaya miliaran rupiah, atau berupaya menolong rakyat kecil yang hari-hari ini kesulitan mendapatkan gas dan minyak tanah? Mana yang lebih penting bagi wakil rakyat yang duduk di DPR karena mendapatkan kepercayaan rakyat itu: melakukan studi banding ke Brazil dan ke negara-negara lainnya, atau menyambangi rakyat kecil di daerah-daerah yang dilanda krisis pangan maupun bencana alam?

Tentu masih banyak pertanyaan sejenis yang dapat diajukan sebagai ungkapan kekecewaan kita terhadap para anggota DPR/DPRD yang kian lama kian jauh dari gambaran ideal sebagai wakil rakyat yang terhormat. Itu sebabnya, kita sontak marah mendengar berita bahwa DPR berencana akan menggugat grup musik Slank lantaran lagunya yang berjudul “Gosip Jalanan” itu dianggap menghina DPR. “Seluruh bangsa, di negara ini, kehormatannya ada di gedung ini (DPR). Ini rumah rakyat,” ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun (Senin, 7/4).

Benarkah kehormatan bangsa ini ada di DPR? Baca selengkapnya »

Sebaik apakah pemahaman kita akan hak asasi manusia (HAM)? Apa bedanya antara hak asasi dan hak (tanpa “asasi”)? Siapa sajakah yang mempunyai hak (baik tanpa “asasi” maupun dengan “asasi”) itu? Manusia (persona) sajakah atau lembaga (non-persona) juga? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan, mengingat Indonesia pada 10 Mei lalu telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB (didukung oleh 165 negara dari 191 negara anggota PBB). Itu berarti, sebagai konsekuensinya, Indonesia harus betul-betul menghargai dan menegakkan aturan main soal HAM – baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam rangka itu, pemahaman kita perihal apa dan bagaimana HAM itu harus terlebih dulu “dibereskan”. Sebab, beberapa waktu lalu, seorang gurubesar mengatakan bahwa “Indonesia tidak menganut hak asasi individual”. Menurut Sri Edi Swasono, gurubesar itu, saat membedah buku Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab karya hakim konstitusi Letjen (Purn) Achmad Roestandi, Indonesia berbeda dengan dunia Barat yang menganut HAM sebagai hak asasi individual. Indonesia menganut hak asasi sebagai warga negara, yaitu seorang warga negara juga memiliki kewajiban asasi untuk menghormati hak-hak asasi warga negara lain. Hak asasi manusia di Indonesia bukanlah hak asasi orang yang terlepas dan bersifat individual yang sebebas-bebasnya. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 5 Juli 2008

Sebuah penanda penting tentang perubahan di era pasca-Soeharto adalah terjadinya kumula­si aksi unjuk rasa di mana-mana. Pelaku aksi tersebut berserakan mulai dari kelompok mahasiswa, buruh, aktivis organisasi non-pemerintah (ornop), dan kelompok-kelompok lainnya. Isu yang diusung melalui aksi-aksi tersebut pun beragam, baik yang berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan hidup, hak asasi manusia, bahkan tuntutan pengakuan akan identitas kelompok-kelompok minoritas. Pertanyaannya, mengapa seiring waktu aksi-aksi tersebut mengalami peningkatan drastis?

Ada beberapa kemungkinan jawaban­nya. Pertama, karena kini tak ada lagi penguasa yang begitu kuat dan represifnya terhadap rakyat. Pasca-Soeharto, rakyat seakan memperoleh kembali kemerdekaannya, sehingga muncullah keberanian dan keinginan bebas yang telah sekian lamanya ditekan. Maka, aspirasi apa pun yang ingin disampaikan dengan mudahnya disalurkan melalui aksi unjuk rasa. Baca selengkapnya »

Telah dimuat di Harian Batak Pos, 3 Juli 2008

Di aras prosedural, melalui pemilu atau pilkada, apakah demokrasi yang bergulir deras di Indonesia pasca-Soeharto telah menghasilkan para pemimpin yang berkualitas? Jawabannya: tidak. Karena, demokrasi memang tidak didesain untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Maka, jangan heran jika demokrasi prosedural pada kenyataannya justru memunculkan para pemimpin yang berwatak kontra-demokratis, otoriter, dan cenderung menyukai cara-cara koersif-represif ketika berhadapan dengan rakyat yang dipimpinnya.

Begitulah jika demokrasi hanya dijadikan alat dan tidak sekaligus sebagai tujuan. Bahkan celakanya, demokrasi yang hanya dijadikan alat bisa dimanfaatkan sebagai isu yang diusung tinggi-tinggi dalam rangka mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jadi misalnya, seseorang bisa saja selalu berteriak lantang tentang demokrasi, karena ia memang bekerja untuk atau mencari makan melalui upaya-upaya mengartikulasikan isu-isu tentang demokrasi. Tetapi, paradoksnya, ia justru berwatak kontra-demokrasi ketika terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan atau keputusan bersama. Mengherankan bukan, dikenal sebagai pejuang demokrasi di satu sisi, namun berwatak kontra-demokrasi dalam keseharian hidupnya? Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 16 Juni 2008

Pemberitaan media elektronik dan media cetak dalam sepekan terakhir ini diramaikan dengan tereksposnya dua rekaman percakapan per telepon selular (ponsel) antara seorang warga negara biasa dan dua pejabat tinggi di institusi kejaksaan. Dua rekaman itu masing-masing adalah: pertama, antara Artalyta Suryani dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung Untung Udji Santoso; kedua, antara Artalyta Suryani dan (mantan) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman.

Sosok Artalyta mulai menarik perhatian publik sejak 2 Maret lalu, terkait kasus pemberian uang kepada Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa dari Kejaksaan Agung, yang menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Urip Tri Gunawan dianggap telah mencoreng penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi terkait debitur Sjamsul Nursalim (pemilik Bank Dagang Negara Indonesia dan Grup Gadjah Tunggal). Minggu sore itu (2 Maret), Urip tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika baru keluar dari sebuah rumah mewah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, tak jauh dari rumah Sjamsul Nursalim. Dari tangannya, KPK menyita uang senilai 660.000 dolar AS (sekitar Rp 6 miliar), yang diduga uang suap, dari Artalita Suryani — kerabat Sjamsul. Baca selengkapnya »

Tanggapan atas artikel “Kwik Kian Gie for President” di situs Kabar Indonesia

Kwik Kian Gie (KKG) bukan tipikal pemimpin yang berani. Beberapa tahun silam, waktu dia mengkritik Depkeu, lalu diancam untuk digugat kalau tidak minta maaf, KKG pun segera minta maaf dan menarik kembali tulisannya yang bersubstansi mengkritik itu.

KKG sendiri pernah bilang, dalam sebuah wawancara terkait calon presiden mendatang, kira-kira begini: “Saya ini siapalah, saya kan harus tahu diri….”

Saya menangkap makna khusus dalam ucapannya saat itu, bahwa yang dimaksud KKG adalah: “Saya ini kan Tionghoa dan bukan muslim.”

Wah, kalau dia sendiri tidak pe-de, ya lebih baik tidak usah dicalonkan. Pemimpin kan harus tampil berwibawa, ya kan?
Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Batak Pos , 20 Juni 2008

Di tengah hiruk-pikuk wacana tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang masih terus bergulir, terbetik sebuah berita tentang DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menyayangkan pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang meminta nonmuslim tidak ikut campur soal Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah. Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu menyatakan tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan internal agama mana pun, khususnya agama Islam. “Ini pernyataan resmi partai atau penjelasan kami untuk mengklarifikasi pernyataan salah satu anggota Fraksi PDS di DPR, Ibu Tiurlan Hutagaol, mengenai penolakan SKB terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia ,”’ katanya di Jakarta , 14 Juni lalu. Menurut Denny, apa yang dilakukan PDS adalah sebatas mengkritisi ketidakkonsistenan pemerintah terhadap hal urgen tentang sejumlah kasus pertentangan agama.
Baca selengkapnya »

Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem), 16 April lalu, menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang. Atas dasar itu Bakor Pakem merekomendasikan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri agar segera menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan aliran Ahmadiyah. Diskusi publik yang mencuat ke permukaan setelah itu adalah: ini bukan soal menindas hak atas kebebasan beragama yang secara tegas dijamin oleh UUD 45, melainkan soal “meluruskan” hal-hal yang dipandang “menyimpang” di dalam keyakinan Ahmadiyah.

Atas dasar itu kita patut mengajukan sejumlah pertanyaan. Baca selengkapnya »

Beberapa hari lalu, mantan presiden Soeharto kembali masuk rumah sakit. Kondisinya sempat kritis (tak heran kalau Sabtu malam, 5 Januari 2008, sempat beredar pesan singkat yang mengabarkan bahwa mantan orang nomor satu itu sudah meninggal), walau kemudian berangsur-angsur membaik.

Tak dapat dimungkiri, apa pun yang terjadi pada diri Soeharto merupakan berita penting. Pertama, karena di satu sisi banyak orang yang mengakui Soeharto besar jasanya bagi negeri ini,namun di sisi lain tak kurang pula orang yang menganggap Soeharto banyak kesalahannya selama berkuasa. Kedua, karena anggapan banyaknya kesalahan Soeharto, maka dirinya dituntut untuk diadili secara hukum.Namun,hingga kini proses hukum atas dirinya tak kunjung tuntas. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 21 Juni 2008
Sebuah Kritik utk Eggi Sudjana & Menag Maftuh Basyuni

Di bidang politik, tak dapat disangkal bahwa Indonesia pasca-Soeharto telah mengalami banyak perubahan. Proses reformasi dan demokratisasi yang tahun ini genap memasuki usia sepuluh tahun kian menjadikan Indonesia sebentuk negara modern, yang di dalamnya setiap warga negara dapat menikmati kebebasannya untuk berpartisipasi politik. Hal ini tentu patut disyukuri, karena partisipasi politik rakyat yang tinggi niscaya mereduksi kesewenang-wenangan para penyelenggara negara dalam membuat maupun melaksanakan kebijakan publik. Namun, tingginya partisipasi politik di satu sisi idealnya diikuti dengan sosialisasi politik yang intensif, benar dan baik di sisi yang lain. Agar dengan demikian, terjadi perimbangan sinergis yang niscaya membuat politik Indonesia kian modern sekaligus tetap berada di jalurnya.

Sosialisasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai, pengetahuan, dan orientasi politik kepada seluruh warga negara. Ia harus dilakukan secara intensif, dalam arti setiap saat dan berkesinambungan. Di sinilah pers berperan penting sebagai “penyambung lidah” para agen sosialisasi politik. Tak terbayang bagaimana rasanya jika sehari terlewat tanpa pers. Kita bisa terlambat mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi, isu apa yang mencuat ke publik, kebijakan apa yang disahkan, dan pelbagai hal lain dalam kaitannya dengan proses politik yang terus-menerus bergulir. Baca selengkapnya »