Politik Pencitraan dan Patronase Politik
Oleh Victor Silaen
Tak disangka-sangka Anas Urbaningrum (AU) berhasil menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dalam Kongres II PD di Padalarang 23 Mei lalu. Tak disangka-sangka pula Andi Malarangeng (AM) kalah telak. Betapa tidak. Dari segi pencitraan, AM punya modal yang jauh lebih besar dibanding AU. Sebutlah, antara lain, iklannya di berbagai media yang terbilang “jor-joran”, klaimnya bahwa ia mendapat restu dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditambah berbagai berita mengenai berbalik arahnya sebagian pendukung dan anggota tim sukses AU ke kubu AM. Apalagi, jangan dilupakan, saat ini AM punya jabatan sangat bergengsi: Menteri Pemuda dan Olahraga.
Modal sebesar apakah yang dimiliki AU sehingga ia mampu memenangkan pertarungan merebut jabatan puncak di partai pemenang pemilu 2009 itu? Pertama, AU adalah sosok yang telah lama berakar di kalangan aktivis Islam mengingat ia adalah mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999. Kedua, sebelum menjadi anggota DPR periode 2009-2014, AU juga telah menimba banyak pengalaman di bidang politik, antara lain sebagai Pimpinan Kolektif Nasional KAHMI (2009), Anggota Tim Revisi UU Politik (Tim 7), Anggota Tim Seleksi Parpol Peserta pemilu 1999 (Tim 11), anggota KPU (2001-2005), Ketua DPP Partai Demokrat (sejak 2005). Inilah yang membuat dirinya dipandang cukup mampu memimpin PD ke depan, tak hanya untuk mempertahankan kejayaan partai di tahun 2014, tapi juga memodernisasinya terus-menerus.
Ketiga, sebagai pemimpin, sosok AU dinilai “lebih sejuk” ketimbang AM, sehingga lebih berterima di hati rakyat. Hal itu terlihat, antara lain, dalam penampilannya yang kalem, tutur katanya yang santun namun bernas, ditambah lagi dengan kemampuannya menulis (ia sudah menghasilkan beberapa buku hingga kini). Apalagi, usia AU kini masih relatif muda: 41 tahun. Inilah momentum yang mengingatkan kita akan slogan yang telah berulangkali didengungkan sejak momentum Sumpah Pemuda tahun 2007: “Sudah saatnya kaum muda memimpin!”
Mengapa slogan tersebut muncul? Pertama, karena umumnya rakyat Indonesia telah semakin bosan melihat masih bercokolnya para pemimpin tua di berbagai lembaga negara. Kedua, umumnya rakyat merasa tak bisa berharap banyak akan perubahan yang positif dari para pemimpin tua itu – karena kinerja mereka yang jauh dari memuaskan, sikap yang terlalu hati-hati, banyak pertimbangan, dan lainnya. Ketiga, karena menjelang Pemilu 2009 lalu, bursa pemimpin masih saja diramaikan dengan wajah-wajah para calon yang kebanyakan berasal dari kalangan tua.
Sejarah mencatat bahwa pemuda memiliki peran yang sangat signifikan di setiap era. Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sebagai kontrak kesatubangsaan kita yang pertama kalinya, ditandai oleh peran penting para pemuda. Di seputar Proklamasi Kemerdekaan 1945, para pemuda jugalah yang banyak berperan di dalamnya. Begitupun di era 1965-1966, hingga 1998, yang menandai dimulainya era reformasi.
Sejarah kepemimpinan juga mencatat banyak pemuda yang menduduki posisi-posisi penting. Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun, sedangkan wakilnya, Moh. Hatta, saat itu berusia 43 tahun. Sutan Syahrir bahkan masih berumur 36 tahun ketika diangkat menjadi perdana menteri. Letjen TB Simatupang masih sangat belia (29 tahun) saat dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Akan halnya Soeharto, tampil sebagai presiden pada usia 46 tahun.
Seiring waktu, dengan semakin kuatnya Soeharto hingga akhirnya lengser, mengapa yang tampil sebagai pemimpin kebanyakan kaum tua? Padahal, menurut data sensus BPS tahun 2000, jumlah penduduk berusia di bawah 50 tahun adalah mayoritas. Jika datanya kita pilah hanya yang berumur 17 tahun ke atas, pemilih yang berusia 17-45 tahun berjumlah sekitar 74% dari total pemilih. Kenyataan ini mestinya mendorong kaum muda berani tampil di pentas politik sebagai perwakilan dari generasi muda.
Memang, ada juga orang muda yang berhasil masuk ke lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan kaum muda yang memimpin di bidang ekonomi-bisnis. Mengapa demikian? Pertama, mungkin karena bidang politik masih dianggap ranah yang kotor, banyak intrik dan penuh risiko, sehingga tak terlalu diminati. Kedua, mungkin karena bidang ekonomi-bisnis dianggap lebih memikat dan menjanjikan untuk masa depan. Ketiga, mungkin karena di bidang politik sendiri masih banyak orang tua yang antre untuk mendapatkan kursi-kursi empuk di lembaga-lembaga negara. Karena itulah maka orang muda “terpaksa” menunggu di deretan belakang. Apalagi, secara sistemik, mekanisme pengajuan bakal calon pemimpin cenderung dipersulit bagi orang muda yang kebanyakan masih minim modal sosial dan finansialnya.
Selain itu masih ada faktor-faktor lain yang menjadi kendalanya. Indonesia hingga kini masih menghayati nilai budaya senioritas (Darmaputera, 1986). Dalam arti, umumnya kita sangat menghargai orang tua dan ketuaan. Itu sebabnya, umumnya kita memandang orang muda yang ingin menjadi pemimpin sebagai “anak kemarin sore”, “masih hijau”, dan semacamnya. Memang, kemudaan mengisyaratkan kurangnya pengalaman. Namun, hal itu tak dengan sendirinya menunjukkan kurangnya kualitas. Jika diberi kesempatan, biasanya justru kaum muda akan memperlihatkan inovasi dan kreativitas yang niscaya membuat masyarakat terkagum-kagum. Jadi, alih-alih melecehkan, seharusnya kaum tua justru bersikap ikhlas dan rela memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk mengambil tanggungjawab sebagai pemimpin.
Inilah bedanya Indonesia dengan Amerika Serikat. Di sana justru keperkasaan dan kemudaanlah yang sangat disukai masyarakat (Hsu, 1975). Sehingga, yang lebih diinginkan untuk menjadi pemimpin adalah orang muda yang masih segar, cekatan, enerjik dan progresif. Karena itulah di AS, rotasi kepemimpinan relatif tak menjadi persoalan besar bagi mereka.
Kembali pada terpilihnya AU sebagai Ketua Umum PD, kita syukuri momentum ini sebagai awal bagi kemunculan kaum muda di pentas politik nasional. Kiranya hal ini menginspirasi partai-partai lain yang hingga kini masih dipimpin oleh kaum tua – semisal PDIP, Gerindra, Hanura, dan Partai Golkar.
Ke depan, demi memperbesar kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin, AU harus dapat mengurangi “ketergantungannya” pada politik pencitraan. Sebagian pengamat mengatakan politik pencitraan telah kalah, dengan menangnya AU atas AM. Tersirat di balik pendapat tersebut seakan AU tidak mengandalkan politik pencitraan. Benarkah? Tidak, karena faktanya AU juga beriklan di televisi dan di dalam iklan tersebut “kesan-kesan positif” tentang dirinya dikemas sedemikian rupa dalam sebuah “pertunjukan singkat”. Menurut Street (1997), itulah politik pencitraan: politik dipadukan dengan budaya populer yang menggunakan advertising dan public relation sebagai strategi untuk menebar citra positif kepada khalayak luas.
Namun, dalam politik, upaya mencitrakan diri sendiri sebagai sosok yang “baik, bagus, potensial” merupakan hal yang lazim. Siapa pun yang ingin meraih suara sebanyak mungkin demi memenangkan suatu kontestasi, niscaya akan memilih pencitraan sebagai salah satu strateginya. Hanya saja, amat disayangkan jika politik pencitraan AU memperlihatkan dirinya sangat “nyantol” atau “nyantel” pada sosok SBY. Hal itu terlihat dari iklan AU di televisi yang menampilkan seorang ibu, yang berkata begini: “Anas itu SBY banget…”
Dari perspektif marketing (baik komunikasi maupun politik), ucapan tersebut sah-sah saja. Apa saja yang laku dijual, termasuk tag line “SBY banget…” dalam iklan di televisi, mengapa tidak? Tapi, disadari atau tidak, AU telah menjadikan SBY sebagai patronnya. Dari sisi modernisasi politik, hal itu bisa menjadi hambatan. Sebab, sang patron cepat atau lambat akan berlalu. Partai itu sendiri cenderung akan berperan menjadi artikulator kepentingan elit politik dan bukan artikulator kepentingan publik.
* Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan, pengamat politik.
