Membaca Setgab Koalisi
Oleh Victor Silaen

Sejak reformasi bergulir, pasca-Soeharto, stabilitas politik merupakan sesuatu yang amat sulit dicapai. Di satu sisi, transisi demokrasi yang harus dilalui oleh sebuah negara yang sekian lama dikelola secara otoriter memang meniscayakan rawannya instabilitas. Di sisi lain, arena politik yang kian kompetitif akibat munculnya kekuatan-kekuatan politik baru dan masih bertahannya kekuatan politik lama menyebabkan hiruk-pikuk politik menjadi tak terhindarkan. Alhasil, program pembangunan bergerak lambat. Padahal reformasi bergulir bersamaan dengan krisis moneter-ekonomi yang cukup parah. Ditambah lagi dengan praktik korupsi yang merajalela di mana-mana, maka krisis yang menerpa Indonesia seiring waktu berkembang menjadi krisis multidimensi.

Syukurlah Indonesia punya kekenyalan budaya-politik untuk bertahan sebagai satu bangsa, sehingga terhindar dari pengalaman pahit seperti Uni Soviet. Indonesia masih berdiri teguh. Tapi justru karena itulah Indonesia kini mulai terobsesi untuk kembali ke “kejayaan” masa silam dengan cirinya yang amat menonjol: tertib politik yang terkelola sangat baik. Stabilitas politik jelas penting, karena dengan itulah pertumbuhan dan pemerataan dapat dicapai.

Tak heran jika dalam periode kedua kekuasaan SBY ini manajemen politik begitu mengedepankan harmonisasi dan akomodasi. Kebutuhan amat mendesak akan stabilitas, itulah yang kemudian mendorong terbentuknya Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Dalam format yang berbeda, persekutuan politik seperti ini sebenarnya pernah ada di masa silam. Saat itu stabilitas politik rentan terancam ideologi lain, sehingga negara berada dalam keadaan gawat-darurat. Hanya saja saat itu yang berkoalisi adalah organisasi-organisasi kekaryaan, bukan partai politik. Sehingga, jadilah perkumpulan mereka kemudian bernama Golkar (Golongan Karya).

Sekarang negara relatif aman-sentosa, kecuali SBY selaku presiden 2009-2014 yang setiap saat terancam dimakzulkan. Maka, ”agar selamat sampai di sana” (diambil dari potongan bait lagu teranyar SBY), SBY pun bertindak cepat dengan cara merangkul pelbagai kekuatan politik yang bisa menjadi kerikil-kerikil tajam di perjalanannya.

Di dalam kerangka itulah kita dapat membaca Setgab dengan jelas: bahwa kemenangan kini berada di genggaman SBY. Sebab di satu sisi rongrongan politik terhadap SBY, utamanya dari legislatif, niscaya berkurang drastis. Partai Demokrat, selaku partai terbesar, akan menjadi kekuatan politik yang tak tertandingi dengan adanya dukungan penuh dari Partai Golkar dan partai-partai lainnya. Di sisi lain proses politik niscaya berada di bawah kendali SBY, mengingat ia sendiri yang menjadi Ketua Setgab itu dengan Syarif Hasan (salah seorang menteri di kabinet SBY saat ini yang juga kader Partai Demokrat) sebagai sekretarisnya.

Dengan peta politik seperti itu, tak heran jika muncul prediksi bahwa rekomendasi Opsi C dalam Skandal Century akan terlupakan semakin mengkristal menjadi kenyataan. Artinya kelak, rekomendasi Sidang Paripurna DPR yang dulu dianggap sebagai ”kemenangan rakyat” itu harus siap-siap diterima sebagai ”kekalahan rakyat”. Rakyat harus mempersiapkan diri agar kelak tidak frustrasi menghadapi kenyataan bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati (SMI), yang dianggap harus bertanggungjawab dalam skandal tersebut, tak tesentuh hukum sama sekali. SMI, yang telah beberapa kali diboikot oleh Fraksi PDI-P di DPR, bahkan akan berkiprah sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat, mulai 1 Juni ini. Ia selamat sekaligus mendapat jabatan baru yang terhormat, sementara SBY lepas dari beban berat sebagai atasan yang harus ikut bertanggungjawab atas (dugaan) kesalahan SMI terkait kebijakan bailout Bank Century.

Lantas bagaimana dengan Partai Golkar? Apakah ia juga menang? Ada beberapa poin yang dapat dijadikan dasar untuk membangun argumentasinya. Pertama, perginya SMI dapat dibaca sebagai kemenangan Aburizal Bakrie. Sebab, tak dapat dibantah bahwa posisi SMI sebagai Menteri Keuangan selama ini telah mengusik kepentingan Aburizal yang notabene adalah Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu terkait dengan masalah pembayaran pajak salah satu perusahaan dalam kelompok Bakrie. Tak heran jika salah satu kekuatan politik yang gigih menyerang SMI, terkait Skandal Century, adalah Partai Golkar. Targetnya, SMI harus disingkirkan, untuk kemudian diganti dengan orang yang ”ramah” terhadap Aburizal.

Kedua, sejak Ketua Umum Partai Golkar diangkat menjadi Ketua Harian Setgab, kekuatan tawar Partai Golkar pun menjadi lebih besar ketimbang sebelumnya. Baik di ranah legislatif, maupun di eksekutif, ia bisa menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan. Maka, rakyat pun harus siap-siap menerima kenyataan bahwa kasus Lumpur Lapindo akan begitu-begitu saja. Jika nanti terjadi reshuffle, Golkar layak berharap dapat tambahan jatah kursi menteri. Pendeknya, keuntungan demi keuntungan politik niscaya diraihnya dari waktu ke waktu, hingga tibanya perhelatan politik akbar 2014.

Golkar, tentu saja, tak akan berhenti bermimpi untuk kembali menjadi yang nomor satu seperti dulu. Tapi ini bukan sembarang mimpi, sebab ia punya cukup modal untuk mewujudkannya. Inilah anehnya politik Indonesia. Kekuatan politik yang dianggap paling bertanggungjawab atas bangkrutnya negara di era Orde Baru, nyatanya masih mampu unjuk gigi pada pemilu pasca-mundurnya Soeharto. Alih-alih membubarkan diri dalam rangka meresponi tuntutan dari sana-sini, ia hanya mereposisi diri. Pertama, dari yang semula “bukan-partai” tapi selalu ikut pemilu, kemudian menjadi partai. Dari yang sebelumnya selalu juara satu, kemudian menjadi juara dua dalam Pemilu 1999. Dari yang sebelumnya mendominasi eksekutif, kemudian mendominasi legislatif hasil Pemilu 2004.

Dari sisi ini sebenarnya politik Indonesia pasca-Soeharto belumlah mengalami perubahan signifikan. Sebab, faktanya mesin politik Soeharto itu masih digdaya di pentas politik nasional. ”Golkar memang nggak ada matinya!”, begitulah istilah (anak muda sekarang) yang tepat untuk menggambarkannya.

Inilah fenomena politik pascamundurnya seorang diktatur yang tak cocok dijelaskan dengan teori politik manapun. Sebab, di berbagai negara yang pernah diperintah oleh seorang pemimpin otoriter, tatkala akhirnya sang pemimpin berhasil dipinggirkan, mesin politik pendukungnya niscaya ikut terpinggir dari pentas politik. Partai Nazi dan Partai Fascis, misalnya, dilarang hidup sampai sekarang dan para petingginya diadili lalu dihukum. Sedangkan di Indonesia, Soeharto relatif tak tersentuh hukum selama sepuluh tahun hingga wafatnya (padahal ia telah ditetapkan sebagai mantan pemimpin politik terkorup di dunia oleh PBB melalui program Stolen Asset Recovery Initiative), sementara Partai Golkar hanya berkurang sedikit kekuatannya tapi kemudian bangkit kembali.
Tapi, terkait Setgab Koalisi, simaklah komentar Bambang Soesatyo, inisiator Hak Angket Century yang gagah berani dari Partai Golkar itu: “Golkar tanpa sadar masuk dalam jebakan. Golkar berpikir hebat ditunjuk sebagai ketua harian koalisi. Namun, yang hebat adalah Presiden SBY, karena dengan penunjukan itu membuat Golkar dihujat.” Bambang, yang mengaku menerima ratusan hujatan dari konstituen dan koleganya itu, juga mengatakan penunjukan itu membuat Golkar harus bertanggung jawab atas semua dinamika yang terjadi di koalisi. Padahal, Golkar hanya memiliki tiga menteri di kabinet. “Penunjukan itu merusak reputasi Golkar. Konsentrasi Golkar saat ini seharusnya memenangi Pemilu 2014, bukan posisi menteri di kabinet,” ujarnya. Tapi Bambang berjanji, sikap Golkar dalam Skandal Century tak akan berubah — tetap mengusutnya sampai tuntas.

Benarkah? Ini bukan soal seorang Bambang Soesatyo, melainkan politik yang selalu kalkulatif dan transaksional. Bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi kekuasaan sebesar-besarnya. Atas dasar itu, patut diragukan Bambang bergeming.

* Dosen FISIP UPH, pemerhati politik.