Telah dimuat pada Majalah Forum Keadilan, edisi No. 01/26 April-02 Mei 2010

Partai Miskin Kader
Oleh Victor Silaen

Pelantun lagu ”Belah Duren” Julia Perez (Jupe) menyentak publik dengan rencananya untuk maju sebagai calon wakil bupati di ajang Pilkada Pacitan mendatang. Banyak pihak merasa keberatan dan seperti kebakaran jenggot menyikapinya.

Belakangan, topik Jupe bergeser ke topik Maria Eva, pedangdut yang berencana maju sebagai calon bupati di Pilkada Sidoarjo dalam waktu dekat. Wacana publik pun kembali ramai, lantaran Eva juga dinilai tak pantas terkait masa lalunya yang pernah terlibat perselingkuhan. Boleh jadi karena itu maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memperketat persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Niat Kemendagri ini tentu saja baik, yakni bagaimana mewujudkan prinsip “the right man on the right place”. Namun, mengapa persyaratan tersebut hanya dimaksudkan untuk para calon kepala daerah? Mengapa tak sekaligus untuk para calon wakil rakyat?

Sebagai masukan untuk revisi UU tersebut, beberapa pertanyaan layak direnungkan. Apa yang salah dengan Jupe? Mengapa ia dinilai “tidak pantas”, sampai-sampai ada tokoh partai yang mengatakan pencalonan Jupe bisa memperburuk citra partainya? Apakah lantaran Jupe seorang bintang iklan kondom? Apa bedanya dengan si ”Meong” Rieke Diah Pitaloka yang pernah menjadi bintang iklan produk kontrasepsi? Terkait Eva, apa yang salah dengan dirinya? Perselingkuhan di masa lalu? Apa bedanya, misalnya, jika ada calon yang mantan koruptor atau beberapa kali kawin-cerai?

Upaya memperketat persyaratan calon pemimpin patut disambut baik asalkan tidak dilakukan sebagai reaksi terhadap pencalonan Jupe maupun Eva. Karena itulah pertanyaan-pertanyaan di atas penting dipikirkan terlepas dari kita setuju atau tidak dengan pencalonan Jupe maupun Eva. Tujuannya agar kita benar-benar terbiasa bersikap kritis setiap kali akan menghadapi ajang pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat, baik berskala nasional maupun lokal — termasuk juga pemilu calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian kita tak akan mudah menjatuhkan pilihan kepada seorang calon pemimpin hanya gara-gara namanya yang terkenal, penampilan fisiknya yang menarik, atau faktor-faktor lain yang tidak terkait langsung dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai calon pemimpin.

Sejak demokrasi dan demokratisasi bergulir deras di Indonesia, partisipasi politik rakyat memang kian menguat. Ini merupakan kabar baik bagi negara yang sedang memodernisasi diri, seperti Indonesia. Misalnya saja rakyat yang semakin aktif, bahkan proaktif, menggunakan hak politiknya untuk menyatakan pendapat kepada para penyelenggara negara. Ini niscaya berdampak positif, karena dengan demikian mereka yang berkuasa di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak berbuat semau-maunya sendiri terkait dengan perjalanan negara dan bangsa ini ke depan.

Kalau rakyat juga semakin berani dan percaya diri untuk tampil di pentas politik, dalam rangka meraih jabatan-jabatan publik, ini pun merupakan kabar baik. Fenomena seperti ini sesungguhnya merupakan barometer semakin tingginya kesadaran politik rakyat. Dengan begitu dapat diprediksi bahwa proses politik akan bergulir dinamis, penuh warna, dan selalu memunculkan perubahan dalam wujud tampilnya pemimpin-pemimpin baru.

Tapi, kalau yang tampil dalam rangka meraih jabatan-jabatan publik itu lebih banyak berasal dari kalangan selebritas, ini kabar baik atau tidak? Bukankah pasca Orde Baru, pentas politik kita semakin diramaikan dengan tampilnya sosok-sosok ”Jupe dan Eva”? Sebutlah nama-nama seperti Dede Yusuf, Rano Karno, dan Dicky Chandra (ikut pilkada) maupun Tubagus Dedy Suwandi Gumelar alias Miing Bagito, Primus Yustisio, Venna Melinda, dan Rachel Maryam Sayidina (ikut pemilu legislatif). Itu yang sudah berhasil. Sedangkan yang belum berhasil, atau yang tidak jadi maju, atau berencana akan maju (baik di ajang pemilu legislatif maupun pilkada) ada Saiful Mujamil, Bella Safira, Ayu Azhari, Ikang Fauzi, dan masih banyak lagi.

Menilai baik atau tidak, terkait tampilnya kaum selebritas di pentas politik, sebenarnya relatif sekali dan terlalu dini. Kalau mau mendapatkan jawaban yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, kita harus menunggu dan melihat kinerja para selebritas yang kini sedang menjabat (sebagai wakil rakyat maupun kepala daerah) setidaknya lima sampai sepuluh tahun ke depan. Namun satu hal yang pasti, kaum selebritas itu sama seperti warga sipil yang lain di negara demokratis ini: sama-sama berhak menggunakan hak politiknya untuk dipilih sebagai pemimpin.

Maka, terkait Jupe dan Eva, kita tak perlu gusar. Sebab, keduanya menang atau tidak nanti, itu sangat tergantung pada publik pemilih di kabupaten yang bersangkutan. Pertanyaannya, sudahkah calon-calon pemilih itu terbentuk menjadi publik yang kritis (critical mass)? Terkait dengan orang-orang yang akan maju sebagai calon pemimpin itu, publik yang kritis niscaya membuat pertimbangan secara hati-hati dan kalkulatif. Bagi mereka, faktor-faktor yang terkait dengan “tampak luar” (sosok yang terkenal, penampilan fisik menarik, dan yang sejenisnya) hanyalah selera. Yang penting adalah kapasitas dan kapabilitas yang tercermin dalam intelektualitas dan integritas moral si calon. Inilah “tampak dalam” yang menjadi pertimbangan utama. Karena itulah maka rekam-jejak setiap calon harus dicari dan dicermati, sebelum akhirnya tiba pada keputusan akan memilihnya atau tidak.

Terkait itu, idealnya partai politiklah yang harus terlebih dulu menyeleksi secara ketat setiap calon yang ingin maju. Kembali pada Jupe, khususnya, yang terkabar dicalonkan oleh lebih dari lima partai, ini jelas membuat kita terheran-heran. Mengapa partai-partai itu merangkul Jupe, padahal Jupe bukan kader partai? Inilah fenomena merebaknya partai-partai miskin kader dan tidak siap menjadi “mesin politik” yang efektif. Jadi, pelbagai pihak yang hari-hari ini meributkan tampilnya Jupe di pentas politik, mestinya menyampaikan keberatan mereka kepada partai-partai tersebut.

Memang, iklim keterbukaan politik di negara ini relatif masih baru. Untuk itu tak ada salahnya kita belajar dari Amerika Serikat (AS). Di negara kampiun demokrasi itu pun cukup banyak selebriti yang tampil di pentas politik. Sebut misalnya Ronald Reagan dan Sarah Palin. Sebelum menjadi orang nomor satu di AS, Reagan adalah aktor kondang yang membintangi film-film terkenal di era 1940-an. Jalan Reagan sebelum mengalahkan Jimmy Carter dan menjadi presiden ke-40 di negeri Paman Sam itu tidaklah singkat. Reagan, misalnya, pernah ikut berjuang membela negaranya dalam program wajib militer. Ia pun aktif menjadi pengurus serikat pekerja dan pemain film (bahkan pernah mejadi ketuanya) dan melakukan kampanye-kampanye.

Sarah Palin lain lagi. Pasangan John McCain yang dikalahkan Barack Obama pada Pemilu AS 2008 dari Partai Republik ini adalah pemenang kontes ratu kecantikan Alaska pada 1984. Namun, ia juga tercatat sebagai sosok yang berjuang dari awal menuju panggung politiknya. Sebagai jurnalis di KTUU-TV (sebuah stasiun televisi lokal di Alaska), ia sempat menjadi chair person di Alaska Oil and Gas Conservation Commission hingga akhirnya mencapai puncak karirnya saat menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai Gubernur di Alaska.

Di Indonesia, sebenarnya kita pun sudah punya model seperti itu. Adalah Dede Yusuf, bintang iklan obat sakit kepala, yang maju di ajang Pilkada Jawa Barat tahun 2008 sebagai calon wakil gubernur yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi, Dede tidak begitu saja mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Sebelumnya ia telah terlebih dulu mengasah kemampuan dan pengalamannya sebagai kader partai tersebut. Dalam konteks itu, PAN telah memperlihatkan dirinya sebagai “mesin politik” yang berfungsi bagus karena mampu melaksanakan pengkaderan dengan baik. Akankah partai berlambang sinar matahari berwarna putih ini konsisten dalam kasus Jupe? Tunggu dan lihat saja nanti.

* Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan, pemerhati politik.