Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 27 April 2010
”Jupe-Jupe” di Pentas Politik Kita
Oleh Victor Silaen
Sejak demokratisasi bergulir deras di Indonesia, partisipasi politik rakyat pun kian menguat. Di satu sisi fenomena ini merupakan kabar baik bagi negara yang sedang memodernisasi dirinya, seperti Indonesia. Misalnya saja rakyat yang semakin aktif, bahkan proaktif, menggunakan hak politiknya untuk menyatakan pendapat kepada para penyelenggara negara. Ini tentu baik, karena dengan demikian mereka yang berkuasa di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak berbuat semau-maunya sendiri terkait dengan perjalanan negara dan bangsa ini ke depan.
Kalau rakyat juga semakin berani dan percaya diri untuk tampil di pentas politik, dalam rangka meraih jabatan-jabatan publik, baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai kepala daerah, ini kabar baik atau tidak? Fenomena seperti ini sesungguhnya merupakan cerminan telah semakin tingginya kesadaran politik rakyat. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa proses politik akan terus bergulir dinamis, penuh warna, dan niscaya selalu memunculkan perubahan dalam wujud tampilnya pemimpin-pemimpin baru.
Namun, kalau yang tampil dalam rangka meraih jabatan-jabatan publik itu lebih banyak berasal dari kalangan selebriti, ini kabar baik atau tidak? Bukankah seiring waktu pentas politik kita, baik yang berskala nasional maupun lokal, semakin banyak mengangkat sosok para selebriti itu? Sebutlah nama-nama seperti Dede Yusuf, Rano Karno, dan Dicky Chandra (ikut pilkada) maupun Tubagus Dedy Suwandi Gumelar alias Miing Bagito, Primus Yustisio, dan Rachel Maryam Sayidina (ikut pemilu legislatif) yang sudah berhasil meraih jabatan prestisius itu.
Tetapi, ketika tiba-tiba terbetik kabar Julia Perez (Jupe) akan maju sebagai calon wakil bupati Pacitan, mengapa banyak pihak dan kalangan meributkannya? Apa yang salah dengan Jupe? Apakah lantaran dia seorang bintang iklan kondom, sehingga atas dasar itu dinilai ”tidak pantas” – sampai-sampai ada tokoh partai yang mengatakan pencalonan Jupe bisa memperburuk citra partainya? Adakah yang salah dengan kondom? Karena berkonotasi negatifkah? Apa bedanya dengan si ”Meong” Rieke Diah Pitaloka (kini anggota DPR) yang pernah menjadi bintang iklan produk kontrasepsi? Ataukah lantaran Jupe sering tampil dengan gaya yang sensual dan busana agak seronok? Bukankah hal itu relatif sekali? Jadi, lantas apa sebenarnya yang menjadi keberatan banyak pihak dan kalangan itu atas majunya perempuan bernama asli Yuli Rahmawati ini di ajang pilkada Kabupaten Pacitan, Desember 2010?
Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kiranya penting untuk direnungkan terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan pencalonan Jupe. Tujuannya, agar kita benar-benar terbiasa bersikap dan berpikir kritis setiap kali akan menghadapi ajang pemilihan wakil rakyat (baik berskala nasional maupun lokal) maupun kepala daerah. Dengan begitu niscaya kita tak akan mudah menjatuhkan pilihan kepada seorang calon wakil rakyat maupun calon kepala daerah hanya gara-gara namanya yang terkenal, penampilan fisiknya yang menarik, atau faktor-faktor lain yang tak terkait langsung dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai calon pemimpin.
Terbentuknya publik yang kritis (critical mass) seperti itu di satu sisi merupakan kondisi awal demi terbangunnya sebuah masyarakat sipil (civil society) yang berdaya mengurusi diri dan kehidupan mereka sendiri. Di sisi lain ia juga merupakan modal sekaligus kekuatan yang dibutuhkan agar mampu mengawal jalannya pemerintahan ke depan sehingga tidak menyimpang dari harapan masyarakat.
Terkait dengan calon-calon yang akan maju sebagai calon pemimpin di pentas politik, baik yang berskala nasional maupun lokal, maka publik yang kritis niscaya membuat pertimbangan secara hati-hati dan kalkulatif. Bagi mereka, faktor-faktor yang terkait dengan “tampak luar” (sosok terkenal, penampilan fisik menarik, dan yang sejenisnya) hanyalah selera. Yang penting adalah kapasitas dan kapabilitas yang tercermin dalam intelektualitas dan integritas moral si calon. Inilah “tampak dalam” yang niscaya menjadi pertimbangan utama. Karena itulah maka rekam-jejak setiap calon mutlak harus dicari dan dicermati, sebelum akhirnya tiba pada keputusan akan memilihnya atau tidak.
Terkait itu, idealnya partai politiklah yang harus terlebih dulu menyeleksi setiap calon yang ingin maju melalui beberapa tahapan. Pertama, partai politik terlebih dulu mendapatkan data-data tentang para calon dan lalu mempublikasikannya secara terbuka. Kedua, partai politik mengundang siapa saja untuk memberi masukan (berupa dukungan maupun keberatan, informasi tambahan, dan lainnya) terkait para calon tersebut. Ketiga, berdasarkan masukan-masukan tersebut, partai politik secara kalkulatif mereduksi jumlah calon sesuai yang dibutuhkan atau kalau perlu mengajukan lagi calon-calon lainnya jika calon-calon terdahulu itu secara rasional dianggap “tidak pas” dengan kriteria calon pemimpin.
Partai politik yang baik adalah partai politik yang bukan saja mampu, tetapi juga terbiasa, melakukan penyeleksian seperti itu setiap kali akan menghadapi ajang pemilu maupun pilkada. Sebaliknya partai politik yang kurang baik adalah partai politik yang tidak terbiasa dan tidak mampu melakukan penyeleksian seperti itu, sehingga selalu melakukan rekrutmen calon pemimpin secara instan dan kerap berdasarkan kalkulasi perihal calon mana yang sanggup membayar (atau menyetornya kelak setelah menjabat) ongkos politik lebih besar.
Terkait itu, Jupe yang dikabarkan didukung oleh lebih dari lima partai membuat kita terheran-heran. Inilah fenomena merebaknya partai-partai dengan tipe kedua di atas. Bagaimana mungkin sebuah organisasi besar yang didesain untuk menjadi “mesin politik” ternyata miskin stok calon pemimpin? Bukankah salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik? Berdasarkan itu mestinya sejak jauh-jauh hari setiap partai politik sudah “mengelus-elus” dan menyosialisasikan jagonya ke publik. Si jago itu pun idealnya orang dalam, alias kader partai, dan bukannya orang luar yang mendadak diterima menjadi kader.
Contoh yang bagus diperlihatkan oleh bintang iklan obat sakit kepala Dede Yusuf, yang tidak begitu saja mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, tetapi terlebih dulu mengasah kemampuan dan pengalamannya dengan menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi, untuk beberapa selebriti seperti Venna Melinda (pengajar tari salsa) dan Eko Patrio (komedian), apa yang dapat kita katakan tentang partai-partai yang mengusung keduanya? Bagaimana pula dengan “Jupe-Jupe” lainnya, yang diprediksi di masa-masa mendatang akan banyak bermunculan untuk maju sebagai calon pemimpin di pentas politik kita?
Mungkin ada baiknya dipikirkan untuk membuat sebuah regulasi tentang persyaratan calon-calon pemimpin yang akan maju di pentas politik, baik nasional maupun lokal. Dan persyaratan itu bukan hanya mencakup aspek administratif dan medis, tetapi juga hukum, kepribadian, dan intelektual, seperti yang diberlakukan dalam proses penyeleksian calon-calon komisioner di lembaga-lembaga kuasi negara seperti Komnas HAM dan KPU.
* Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.
