Telah dimuat pada Tabloid Mitra Indonesia, edisi Januari 2009

Mengapa Akhirnya Saya Memutuskan
Masuk ke Dunia Politik Praktis
Oleh Victor Silaen

DPD, bukan DPR

Terus-terang, tak mudah bagi saya untuk memutuskan masuk ke dunia politik praktis – di lembaga-lembaga negara. Sejak 1993, saya sudah menaburkan pikiran-pikiran kritis saya di bidang sosial politik, khususnya dalam rangka menyoroti pelbagai isu yang berkembang di Indonesia. Sejak tahun itu, saya sudah menulis dan mengirimkan banyak tulisan ke pelbagai media cetak, baik media umum maupun media kristiani — dan hingga kini saya masih terus melakukannya. Di samping itu saya juga sudah sering bicara di forum-forum seminar atau diskusi, dalam kapasitas saya sebagai ilmuwan maupun pengamat sosial politik.
Saya percaya bahwa pikiran-pikiran kritis yang sudah saya sebarluaskan melalui tulisan-tulisan maupun diskusi atau dialog langsung di forum-forum tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Setidaknya, dalam rangka turut mencerdaskan atau mencerahkan anak bangsa. Namun, apakah manfaatnya juga terasa dalam proses mengubah atau memperbaiki Indonesia sebagai negara-bangsa yang sangat korup ini, hal itu tidak bisa saya pastikan. Di lubuk hati saya berharap demikian, dan karena itulah saya terus-menerus bergumul agar dapat lebih konkret lagi memberikan kontribusi bagi pembaharuan Indonesia.
Dalam kaitan itu saya terus bertanya: partai politik (parpol) manakah yang harus saya masuki? Sebab, bukan apa-apa, untuk bisa ikut bertarung bersama para elit politik di sidang-sidang parlemen, kita tentu membutuhkan “kendaraan politik” yang dapat membawa kita ke sana. Jadi, parpol manakah yang sekiranya tepat untuk saya bergabung di dalamnya?
Terus-terang lagi, saya baru mendapatkan jawabannya baru-baru ini. Bukan parpol yang harus menjadi “kendaraan politik” saya, melainkan diri saya sendiri – bersama dukungan rakyat tentunya. Artinya, saya akan masuk ke DPD (Dewan Perwakilan Daerah), sebuah lembaga legislatif yang baru didirikan pada 2004. Di sanalah saya akan bertarung, bukan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Alasannya sederhana saja. Karena untuk ke DPD, saya tidak harus bergabung dengan sebuah parpol. Sehingga, jika saya kelak terpilih menjadi anggota DPD, saya niscaya tidak terikat oleh pihak manapun. Saya juga tidak perlu berkompromi dengan pihak manapun, sebagaimana lazimnya para elite politik dari parpol.
Sejujurnya ini memang merupakan hal terpenting bagi saya. Artinya, saya merasa sulit sekali untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam kerja-kerja politik nanti jika saya harus terus-menerus berkompromi dengan pihak-pihak lain di dalam parpol – entah ketua umumnya, sekretaris jenderalnya, dan pengurus-pengurus terasnya lainnya. Namun, bukankah politik praktis identik dengan kompromi di satu sisi? Mungkin ada yang berkomentar demikian. Benar. Jika kompromi harus terjadi demi mencapai sesuatu yang lebih baik, baiklah, saya bisa menerimanya. Tetapi, jika kompromi dilakukan demi sesuatu yang tidak jelas, atau karena intrik politik, atau malah sebenarnya bukan kompromi melainkan “dipaksa bungkam” oleh dan atau demi pihak lain, itulah yang tak sesuai dengan hati-nurani saya.
Alasan itulah yang mendorong saya akhirnya mantap memilih masuk ke DPD. Puji Tuhan, saat ini saya tercatat sebagai calon tetap anggota DPD dengan Nomor Urut 40, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Jadi, jika pembaca memercayai saya, sudilah pada hari “H” 9 April 2009 nanti memberikan suara untuk saya. Jika ingin mengetahui lebih jauh ihwal diri saya, silakan kunjungi situsweb www.victorsilaen.com. Yang jelas, saya bukanlah “orang dadakan” di dunia ini. Sebab, sekali lagi, saya sudah sejak 1993 menjadi pengamat aktif bidang sosial politik. Latar belakang keilmuan saya pun doktor ilmu politik, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Jika ada yang bertanya, apa visi dan misi Victor Silaen menjadi anggota DPD? Bagi saya pertanyaan sejenis ini akan lebih baik jika dibahas dalam forum tatapmuka langsung. Sebab, jika saya menuliskannya, saya bisa saja memaparkan visi misi tersebut panjang-lebar dan indah-indah bagaikan orang bermimpi di siang hari bolong. Tetapi, bukankah yang terpenting adalah bagaimana nanti upaya-upaya yang dilakukan demi mencapainya? Juga, bagaimana pula kemampuan dan karakter saya, cocok atau tidak untuk menjadi pejuang politik atau wakil rakyat yang sejati? Bukankah itu yang lebih penting daripada sekedar visi misi yang panjang-lebar dan indah-indah itu?
Lagi pula, harap dipahami, menjadi anggota DPD bukanlah untuk melaksanakan (fungsi eksekutif), melainkan untuk mengawasi eksekutif dan merumuskan kebijakan dan anggaran (fungsi legislatif). Jadi, sebenarnya yang lebih tepat untuk ditanyakan visi misi adalah calon anggota eksekutif, bukan legislatif. Tapi baiklah, kalau memang saya harus menjelaskan visi misi itu, maka jawaban saya sebagai berikut. Saya bervisi agar semua warga DKI Jakarta mampu berpikir rasional, berjiwa Pancasilais, dan berperilaku santun menghindari premanisme. Untuk itu saya bermisi memeratakan bidang pendidikan, bahkan meningkatkannya dari 9 tahun Wajib Belajar menjadi 12 tahun. Saya juga bermisi agar aparat keamanan lebih berani bersikap dan bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok preman, khususnya yang kerap menggunakan label agama. Sebab, bagi saya, DKI Jakarta harus tetap dijaga kebhinekaannya. Jakarta harus tetap merupakan kota yang terbuka untuk semua. Dalam kaitan itulah maka saya menyesalkan peristiwa tragis yang harus dialami keluarga besar STT Setia, yang terusir dari kampusnya sendiri di bilangan Jakarta Timur sejak akhir Juni lalu, yang hingga kini masih tak jelas solusinya.

Indonesia Masa Depan

Sekarang saya ingin membahas secara singkat tentang kiprah Kristen di dunia politik di Indonesia selama ini. Patutkah kita berbangga atas peran dan partisipasi gereja-gereja (termasuk lembaga-lembaga paragereja) dalam kehidupan bernegara-berbangsa di Indonesia selama lebih dari setengah abad ini? Selama beberapa dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan (1945) mungkin masih ada beberapa tokoh, kelompok atau gerakan Kristen yang patut dibanggakan karena kontribusi positifnya di dalam kehidupan bernegara-berbangsa. Sebutlah, misalnya, Dr. GSSJ Ratu Langie, Dr. TS Gunung Moelia, Mr Amir Sjarifoeddin, dan Dr. Johannes Leimena untuk tokoh; sedangkan untuk kelompok atau gerakan, antara lain Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan PKN (Partai Kristen Nasional). Hingga beberapa dekade di era Orde Baru pun masih ada tokoh Kristen yang sangat disegani di aras nasional, yakni Dr. TB Simatupang, seorang purnawirawan militer yang pemikiran-pemikiran teologi sosial politik dan pertahanan keamanannya dipuji banyak orang. Teta¬pi, setelah mereka semua berlalu dan rezim Soeharto semakin kuat-represif, siapa tokoh, kelompok atau gerakan Kristen yang berani muncul di pentas nasional dan bersuara lantang untuk sesuatu yang baik dan positif (yang niscaya pula kristiani)? Sungguh sulit menyebut contohnya – meski bukan berarti tak ada sama sekali.
Pertanyaannya, mengapa demikian? Ada beberapa kemungkinan jawabannya. Pertama, seiring dengan makin kuat dan represifnya rezim Soeharto, makin “jinak” dan “takluk” pula umat Kristen pada umumnya. Dengan “jinak” berarti umat Kristen menjadi warganegara yang “baik”, selalu taat apa kata pemerintah. Sedangkan “takluk” berarti tak berani berkata “tidak” apalagi mengkritisi dan melawan, meski sebenarnya tahu bahwa pemerintah itu korup, menyimpang, menin¬das, dan yang sejenisnya. Kristianikah sikap-sikap seperti itu? Jelas tidak, kalau perbandingannya adalah teladan Kristus selama hidupnya di dunia.
Kedua, karena kian lama umat Kristen kian terjangkit semacam penyakit mental kompleks minoritas yang mengakibatkan tumbuhnya rasa mind¬er, sehingga tak percaya diri untuk tampil di pentas nasional dan lebih memilih “berdoa saja” alias berperan di belakang pentas. Itu pun masih “lumayan” kalau tema-tema doanya kritis, dalam arti berdimensi profetis. Tapi, kalau hanya “minta berkat dan kese¬hatan untuk Bapak Presiden Soeharto” saja dan terus-menerus begitu, bukan¬kah secara tak langsung Kristen ikut-ikutan mendukung korupsi, penyimpangan, penindasan, dan yang sejenisnya?
Ketiga, mungkin karena depolitisasi yang secara intensif dilakukan semasa rezim Soeharto, kebanyakan gereja lebih memilih untuk memberitakan Injil sebagai Kabar Baik secara parsial saja. Dalam arti hanya menekankan soal-soal keselamatan surgawi saja, dan tak terkait sama sekali dengan persoalan-persoalan duniawi seperti kemiski¬nan, ketidakadilan, penindasan, dan yang sejenisnya. Inilah yang patut disayangkan, karena hal tersebut mengakibatkan relatif sedikitnya orang Kristen yang menaruh kepedulian besar terhadap persoalan-persoalan konkret yang dialami negara dan bangsa ini.
Harus disadari bahwa Indonesia yang penuh masalah ini tidaklah dapat diubah hanya dengan mengintensifkan gerakan Pekabaran Injil dan atau gerakan doa nasional saja. Khususnya para intelektual Kristen, mestinya mereka bergumul untuk memasuki pelayanan di bidang sosial politik. Sebab, jika bidang ini digarami dan diterangi, niscaya pengaruhnya sangat besar demi menimbulkan perubahan-perubahan yang positif di masa depan. Untuk itu kita bisa memilih cara-cara berikut: 1) menyuarakan pikiran-pikiran kritis, korektif, dan kontributif melalui berbagai forum dan sarana; 2) mendirikan atau menjadi pengurus/staf di lembaga swadaya masyarakat yang core business-nya berorientasi memberdayakan masyarakat; 3) mendirikan atau menjadi pengurus/kader parpol.
Silakan tentukan sendiri cara dan bidang apa yang sesuai dengan talenta masing-masing. Yang jelas setiap umat Kristen (khususnya para intelektualnya) harus menyadari bahwa mengurusi masalah-masalah di tengah kehidupan negara dan bangsa ini merupakan tanggung jawab kita semua. Karena itulah, partisipasi Kristen di bidang sosial politik sangat penting untuk diperluas. Kristen harus memasuki semua sektor di bidang sosial politik demi mewujudkan perubahan-perubahan yang positif bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Jangan pula merasa puas jika sudah ada sejumlah orang Kristen yang menjadi elite politik atau pejabat tinggi negara. Sebab, ingatlah adagium klasik filsuf Inggris Lord Acton bahwa “kekuasaan cenderung korup”. Jadi, sangatlah besar risikonya jika segelintir orang yang memiliki kekuasaan itu dibiarkan sendiri menyelenggarakan kehidupan negara, bangsa, dan masyarakat ini. Kita harus berpartisipasi aktif untuk mengawasi mereka.

Siapkan Diri Sambut Pemilu 2009
Sebagai orang Kristen sekaligus warga negara yang bertanggungjawab, sambutlah Pemilu 2009 dengan persiapan diri yang matang. Ingat, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan perubahan. Untuk itulah setiap kita hendaknya betul-betul cermat dalam memilih. Masukilah tempat pemungutan suara (TPS) pada hari “H” 9 April tahun depan dengan kesiapan. Artinya, kita sudah memiliki tiga nama caleg untuk dicontreng: 1) satu orang parpol untuk DPR; 2) satu orang parpol untuk DPRD tingkat provinsi; 3) satu orang (independen, nonparpol) untuk DPD.
Siapakah ketiga orang itu? Jawabannya, dari sekaranglah seharusnya kita menyeleksi mereka. Untuk itu, milikilah daftar nama para caleg. Caranya mudah, akses saja dari internet (misalnya www.caleg-indonesia.com) atau mintalah ke kantor KPU setempat. Cermati nama-nama para caleg itu baik-baik. Untuk itu jangan sungkan-sungkan bertanya atau berdiskusi kepada orang-orang yang berkompeten. Jangan lupa, doakanlah terus-menerus untuk ketiga caleg yang akan kita pilih itu – dan tentu saja untuk berdoa juga untuk kelancaran dan keamanan pemilu nanti.

* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.