Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 19 September 2008
Sosok seperti apakah sebenarnya Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu? Pertanyaan ini bergulir menjadi wacana di kalangan pengamat dan peminat politik Indonesia setelah ia bersaksi tentang aliran dana Rp500 juta dari mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004 lalu. Ada yang bilang Agus adalah pahlawan, tapi ada juga yang menyebutnya “pahlawan kesiangan”. Yang kedua ini tentu saja berkonotasi negatif. Alasannya, mengapa baru sekarang ia “bernyanyi”? Mengapa tidak dari awal saja?
Tentu hanya Agus sendiri yang bisa menjawabnya. Yang jelas, kesalahan adalah kesalahan. Itu adalah satu hal, dan tak patut dipuji. Namun mengakui kesalahan, lalu menyesali dan berupaya memperbaikinya, itu adalah hal lain, dan sungguh patut dipuji. Agus Condro berada pada kategori kedua ini. Buktinya, selain bersaksi atas kasus penyuapan itu, ia juga menunjukkan niat baiknya melalui dua hal ini: siap dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan siap mengembalikan uang suap tersebut, meski untuk itu ia harus menjual hartanya.
Namun, gara-gara Agus bersaksi, Fraksi PDI Perjuangan memberhentikan dirinya sebagai anggota DPR. Padahal, menurut Agus, ia berharap kesaksiannya bisa menjadi entry point untuk melakukan pembersihan dan perbaikan di tubuh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Itu sebabnya, pemecatan dirinya tanpa melalui proses klarifikasi dan dalam waktu yang relatif singkat dipandang Agus sebagai sinyal ada yang tidak beres di tubuh partainya. Bahkan, ia mengatakan partainya sakit. “Buktinya, saya diadili saja belum, cuma menjawab pertanyaan KPK apa adanya, malah dipecat. Alasannya apa? Mas Tjahjo, Bang Panda, Pak Emir Moeis, Dudi, Pak Willem Tutuarima ditanya Sekjen mereka jawab tidak terima (uang), yang terima cuma Agus. Karena lebih 30 hari, dianggap gratifikasi dan saya dianggap melanggar AD/ART, akhirnya dipecat,” ujar Agus 5 September lalu.
Tindakan ”tegas dan tega” PDI Perjuangan atas diri Agus Condro seakan mengulangi fenomena politik Indonesia yang telah mengkristal menjadi tesis tentang ”ketertindasan politik dan simpati publik”. Artinya begini, barang siapa ditindas secara politik oleh penguasa, dalam waktu relatif cepat ia akan populer karena mendapat simpati publik. Buktinya adalah Megawati Soekarnoputeri, yang ditindas rezim Orde Baru, namun kemudian sosoknya melambung di mata publik sebagai pemimpin harapan. Ketika menjadi presiden, Megawati kemudian ”menindas” bawahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak lama setelah SBY mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Gotong Royong. Akibatnya, popularitas SBY dalam waktu relatif cepat melambung dan akhirnya mengalahkan Megawati di pentas politik pemilihan presiden 2004.
Hal yang sama kini dialami Agus Condro. Itu sebabnya, meski tak terdengar lantang di publik, banyak kalangan memuji keberaniannya. Hingga akhirnya, 10 September lalu, sebuah penghargaan diberikan kepadanya, dari Keluarga Besar Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 1973. Ketua organisasi tersebut, Ruddy D. Johannes, mengatakan tidak ada unsur politis dalam pemberian Nurani Award itu. Agus dianggap layak mendapatkannya, karena ia mampu berkata jujur telah menerima uang suap, walaupun risikonya besar. “Kami hanya bermaksud menjadikan Agus Condro sebagai pahlawan. Kami menaruh simpati dan sangat salut padanya,” ujar Ruddy. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo yang hadir saat itu mengatakan, Nurani Award yang diterima Agus merupakan simbol dukungan publik atas keberaniannya membongkar praktik suap dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom. “Ini bentuk apresiasi publik atas kemauan Agus untuk menyampaikan informasi mengenai praktik jual beli suara dalam pemilihan pejabat publik. Jika Agus mau, tak perlu dia omong, cukup nikmati uangnya karena tak ada yang tahu,” kata Adnan.
Adnan benar. Kalau Agus mau, bukankah dia bisa diam-diam saja? Jadi, motif apa gerangan yang mendorongnya melakukan perbuatan terpuji itu? Sekali lagi, hanya Agus yang tahu. Namun, terlepas dari motif yang masih misterius itu, Agus telah memperlihatkan keteladanan konkret bagi kita semua. Di saat jiwa kita gundah menyaksikan sepak-terjang para elit politik yang rakus uang demi memerkaya diri sendiri, Agus tampil sebagai sosok langka yang menunjukkan kepada kita semua bahwa nurani jauh lebih penting daripada kekayaan.
Mengacu pada pemikiran psikolog sosial Erich Fromm (1955) tentang alienasi, boleh jadi Agus mengalami perasaan terasing setelah menerima uang suap dari Miranda Goeltom. Uang itu bukan hasil keringatnya, dan karena itu bukan pula haknya, tetapi mengapa diterima dan dinikmatinya? Ia adalah wakil rakyat, yang seharusnya menghayati penderitaan rakyat dan selalu menjaga kepercayaan dari rakyat, tetapi mengapa ia bersenang-senang menerima uang haram dan karena itu juga mengkhianati rakyat?
Bertahun-tahun Agus mengalami alienasi itu. Sebagai insan ilahi yang dikaruniai akal-budi dan hati-nurani, ia mungkin bergumul dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dan dengan significant others (orang-orang lain yang penting dan dekat dengannya). Akhirnya, ia pun bangkit untuk melawan: demi kebenaran dan keadilan. Itulah orientasi hidup yang oleh Fromm disebut biophilia, suatu cara hidup yang mengabdi total pada semua kebaikan dan kebajikan, demi kehidupan itu sendiri. Kebalikan dari itu adalah necrophilia: suatu cara hidup yang berorientasi kematian, yang selalu tertarik pada semua hal yang antikebaikan dan antikebajikan, yang di dalamnya termasuk kebusukan, kebohongan, kecurangan, dan yang sejenisnya. Di dalam kategori manakah kegemaran berpraktik korupsi berada? Tentu saja di necrophilia, karena korupsi tidak saja merugikan tetapi juga menghancurkan negara dan membusukkan moral bangsa.
Berdasarkan itulah kita harus bahu-membahu memerangi korupsi dalam segala bentuknya, termasuk suap. Maka, didasarkan fakta bahwa Agus telah dipecat secara tidak terhormat dari DPR oleh Fraksi PDI Perjuangan lantaran berupaya membongkar korupsi, kita pun prihatin. Ada apa dengan partainya wong cilik ini? Kalau tidak percaya dengan pengakuan Agus, mengapa harus memecatnya semudah itu? Bukankah seharusnya ada langkah-langkah prosedural sesuai mekanisme partai yang ditempuh demi menyelesaikan persoalan ini? Tidakkah beberapa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang disebut-sebut Agus dalam kesaksiannya itu seharusnya ditanyai dulu agar duduk perkaranya menjadi jelas?
Apa boleh buat, agaknya kita tak bisa berharap dari PDI Perjuangan. Sebab, partai yang selalu mengklaim penyuara aspirasi wong cilik ini terkesan cenderung ingin mengubur kasus ini dalam-dalam. PDI Perjuangan kurang antisipatif dalam hal ini, bahwa dipecatnya Agus secara sepihak justru bisa mengubur kegemilangan partai dalam Pemilu 2009.
Bagaimana dengan Badan Kehormatan (BK) DPR? Dalam skandal “esek-esek” Max Moein, rekan sefraksi Agus Condro, BK DPR mampu bekerja cepat sampai keluarnya rekomendasi pemecatan atas diri Max. Itu dalam kasus kesusilaan, yang tidak tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Logikanya, untuk kasus korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa, mestinya BK DPR sanggup bekerja ekstra keras demi menuntaskannya. Apalagi Ketua DPR Agung Laksono telah meminta BK DPR agar segera menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 400-an lembar cek perjalanan (selembar bernilai Rp 50 juta) yang diduga mengalir ke 41 anggota DPR terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI.
Di luar itu, kita berharap KPK bekerja keras dan cepat demi mengusut kasus ini. Jangan sampai orang-orang terkait yang disebut-sebut Agus dalam kesaksiannya melakukan upaya-upaya mengaburkan hal-hal yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti. Menurut informasi, data dari PPATK yang diserahkan ke KPK sudah sangat cukup untuk melakukan penyelidikan atas laporan Agus. Jadi, tak ada alasan untuk berlama-lama menuntaskannya.
