Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 6 September 2009
Indonesia pasca-Soeharto sedang mengalami banyak perubahan di pelbagai bidang. Di bidang politik, Indonesia kini semakin demokratis. Terlebih sejak 2004, rakyat kian menikmati hak-hak politiknya melalui pesta demokrasi seperti pileg, pilpres, dan pilkada. Lembaga-lembaga quasi-negara pun kian bertambah, sehingga bukan hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja yang berperan. Sementara pers, sejak Soeharto terpinggir, kian menikmati kebebasannya sehingga mampu berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang justru mengontrol ketiga lembaga negara sekaligus – eksekutif, legialtif, dan yudikatif.
Itu berarti secara sistemik, struktural, dan prosedural, politik Indonesia semakin modernis. Namun sayang, sebagian orang (termasuk elit politik) hanya melihat nilai kebebasan di dalam modernisasi politik dan demokratisasi yang bergulir deras itu. Padahal, ada nilai-nilai lain yang juga harus diperhatikan demi berkembangnya demokrasi yang sehat, yakni individualitas, kesetaraan, penghargaan akan kemajemukan, yang semuanya harus diimbangi dengan rasionalitas, moralitas, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM). Disebabkan kurangnya keseimbangan nilai-nilai itulah maka demokratisasi yang bergulir deras dewasa ini membuat Indonesia seolah berjalan tanpa arah yang pasti. Apalagi di sisi lain, kini sedang terjadi krisis nasionalisme dan pudarnya penghayatan terhadap dasar negara Pancasila.
Sementara pelbagai kasus yang mengancam kebebasan beragama dalam beberapa tahun belakangan juga semakin memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang ambigu: bukan negara agama (tapi mengintervensi agama-agama) dan bukan pula negara sekuler. Jika situasi yang dipenuhi ketidakpastian ini dibiarkan terus, maka masa depan Indonesia bagaikan “maju dua langkah mundur tiga langkah”. Lihatlah kasus-kasus penutupan gereja oleh aparat dan pejabat pemerintah, intervensi terhadap organisasi keagamaaan oleh pejabat pemerintah, dan maraknya peraturan daerah bernuansa agama.
Bagaimana kinerja para pemimpin di lembaga legislatif dan eskekutif yang dihasilkan melalui Pileg dan Pilpres 2004 lalu? Tak dapat disangkal, kinerja para legislator begitu mengecewakan. Tak heran jika akhir tahun silam, Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan hasil surveinya dalam Indeks Baromoter Korupsi Global 2007, yang menyebutkan parlemen dan partai politik sebagai dua lembaga terkorup di negara ini. Sementara duet SBY-JK dalam banyak hal juga tidak memuaskan. Khususnya SBY, kelemahannya yang paling menonjol adalah ketidaktegasannya dalam menyikapi pelbagai masalah. Padahal, kepemimpinan yang kuat dan berwibawa mestinya ditunjukkan melalui ketegasan dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan meski pelbagai risiko harus dihadapinya.
Kabinetnya pun, meski telah beberapa kali dibongkar-pasang, tetap saja tidak memperlihatkan kinerja yang memuaskan. Boleh jadi karena di antara para pembantu presiden terdapat beberapa orang yang berasal dari partai politik (parpol). Inilah salah satu hal yang mestinya dikoreksi di masa mendatang, bahwa seharusnya presiden memilih orang-orang yang betul-betul profesional. Kalaupun di antara orang-orang itu ada yang berasal dari parpol, harus dibuat ketentuan bahwa mereka harus non-aktif sebagai pengurus parpol.
Dalam rangka menyambut Pemilu Legislatif 2009, sejumlah hal penting patutlah menjadi perhatian untuk persiapan kita. Pertama, janganlah menjadi golput kecuali betul-betul merasa tidak punya pilihan setelah memikirkannya secara serius. Ingatlah, era pasca-Soeharto sudah membuka banyak celah dan kesempatan untuk perubahan. Kitalah yang harus memanfaatkannya. Ahli politik terkemuka Noam Chomsky suatu kali berkata: “Jika Anda berlaku seolah-olah tak ada peluang bagi perubahan, maka sebetulnya Anda sedang menjamin bahwa memang tak akan ada perubahan.” Kita sendiri, sudah lama percaya: “Keadaan satu kaum tak akan pernah berubah manakala mereka sendiri tak memperjuangkan perubahannya.”
Kedua, memilihlah dengan cermat dan kalkulatif. Pilihlah hanya calon-calon yang telah kita ketahui integritas dan kualitasnya. Siapa saja mereka? Untuk itulah kita harus memantaunya nanti, sejak Daftar Calon Sementara hingga Daftar Calon tetap para calon anggota legislatif itu nanti diumumkan oleh KPU/KPUD. Jangan segan-segan bertanya kepada orang-orang yang berkompeten untuk memberikan informasi seputar para calon tersebut. Bertanyalah tentang beberapa figur calon yang layak dipilih, baik untuk DPR, DPRD, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pilihlah hanya orang-orang yang ”berintegritras dan berkualitas”.
Kita berharap setidaknya 90% wakil rakyat yang terpilih untuk periode 2009-2014 nanti adalah orang-orang dengan kriteria tersebut. Jika harapan itu tercapai, niscaya Indonesia yang adil dan sejahtera dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sebaliknya, jika wakil rakyat yang mendapat kursi di parlemen adalah orang-orang yang umumnya “kurang berintegritas dan kurang berkualitas”, niscaya kian terpuruklah Indonesia. Masa depan kita pun semakin suram. Jadi, harap dicamkan baik-baik: masa depan Indonesia tidaklah tergantung pada sukses tidaknya partai-partai besar berkoalisi. Itu memang perlu, tetapi lebih penting jika sebagian besar wakil rakyat di partai manapun adalah mereka yang “berintegritas dan berkualitas”.
Indonesia sesungguhnya punya modal untuk menjadi negara maju, bahkan menjadi pemimpin dunia seperti halnya Amerika Serikat. Baik dalam aspek politik, juga dalam aspek ekonomi. Sebab, Indonesia memiliki modal yang banyak untuk itu, sebagaimana kriteria yang pernah diajukan oleh ahli pertahanan terkemuka Hans J Morgenthau (1947) dalam Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Setidaknya modal itu dapat dibagi empat: 1) modal intelektual; 2) modal sosial; 3) modal struktural; 4) modal material.
Yang dimaksud modal intelektual adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi di negeri ini telah cukup banyak. Siswa-siswi kita pun, setiap kali mengikuti Olimpiade Fisika, setiap kali itu pula mampu meraih juara. Bukankah itu merupakan bukti kecerdasan manusia Indonesia? Tinggal soalnya, mereka sudah diberdayakan secara maksimal atau belum? Karya-karya mereka dimanfaatkan atau tidak? Karya-karya mereka dilindungi secara hukum atau tidak? Keahlian dan keterampilan mereka dihargai atau tidak? Inilah, antara lain, beberapa pertanyaan yang patut dipikirkan terkait dengan modal intelektual Indonesia ini. Ke depan, sektor pendidikan harus dikembangkan. Program-program dan proyek-proyek yang tak jelas tujuan serta manfaatnya harus dibatalkan – daripada memboroskan anggaran negara.
Sedangkan modal sosial berkait dengan organisasi sosial seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung di antara sesama warga masyarakat. Di dalamnya juga termasuk nilai-nilai budaya, tradisi-tradisi, etos kerja, dan spiritualitas hidup dalam berbagai aspeknya. Jika diperinci lagi, modal sosial juga dapat dibagi menjadi lima elemen: 1) kepercayaan (trust and truth): 2) saling pengertian; 3) adanya tata nilai yang dihayati bersama dalam ikatan pemersatu (common bond); 4) perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik (smart habit); 5) kemampuan menggulirkan energi sosial yang positif dan bermanfaat.
Modal inilah yang agaknya masih parah dan mendesak untuk diperbaiki dan dikembangkan. Jika perlu kita merujuk pada bangsa-bangsa lain sebagai model pembelajaran kita dalam rangka itu. Selain itu kita juga perlu menghargai dan mengembangkan modal sosial di tingkat lokal.
Akan halnya modal struktural terkait dengan sistem-sistem dan lembaga-lembaga, termasuk aturan-peraturan yang mengikutinya. Kedua unsur ini sudah dan sedang direformasi terus-menerus. Kita hanya perlu melanjutkannya, dengan berlandaskan rasionalitas dan moralitas.
Yang terakhir, modal material, berkaitan dengan sumber daya alam. Indonesia jelas adalah negeri yang kaya. Namun, ketidakseimbangan dalam ketiga modal di ataslah yang membuat Indonesia mengalami krisis pangan, krisis energi, dan pelbagai krisis lainnya sejak sedekade terakhir ini. Padahal, di sisi lain, orang-orang yang kaya di negeri ini juga cukup banyak. Ironis bukan? Inilah yang ke depan harus menjadi perhatian besar kita. Sekali lagi, jika setidaknya 90% para wakil rakyat kita adalah orang-orang “yang berintegritas dan berkualitas”, niscaya cerahlah masa depan Indonesia.
