Telah dimuat di Harian Seputar Indonesia, 2 Juni 2008

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Itulah topik terhangat dalam wacana publik hari-hari ini. Itu pulalah yang membuat banyak pihak kian terdorong melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, SBY bukan saja kian tak populer di mata rakyat, tapi juga di mata para elit politik. Memang, mungkin saja pemakzulan itu tak akan terjadi hingga 2009 nanti. Namun, penyebabnya bukanlah karena kepiawaian SBY memulihkan kembali citranya. Melainkan, lebih karena kekhawatiran kita akan terulangnya peristiwa terpinggirnya seorang presiden dari pentas politik nasional sebelum waktunya. Kita sudah jenuh dengan situasi yang instabil seperti itu, sehingga merasa lebih baiklah membiarkan SBY bertahan sampai akhir. Toh, SBY sebenarnya bukanlah orang yang tidak baik. Dia hanya tidak cukup baik sebagai pemimpin.

Terkait rencana kenaikan harga BBM yang berembus sejak awal Mei lalu, sebenarnya telah banyak pihak yang mencoba mengingatkan bahwa SBY telah ingkar janji karena kebijakannya yang bakal menambah derita rakyat itu. Namun, kubu SBY bersikukuh bahwa janji seperti itu tak pernah terucap dari mulut SBY. Proses komunikasi politik pun bergulir. Wiranto, salah satu bakal calon presiden 2009, menangkap peluang untuk menggiring SBY ke sudut ring politik. Sebuah pesan politik dalam bentuk iklan layanan masyarakat pun tiba-tiba tertayang berulang-ulang di beberapa stasiun televisi nasional. Dalam iklan itu, terlihat Wiranto tengah berbincang dengan para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, dalam rangka menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional. Wiranto antara lain mengatakan: ”Semoga SBY tepati janji tak menaikkan harga BBM. Karena penduduk miskin bertambah, karena keresahan sosial akan meluas, karena masih ada solusi lain…”

Kubu SBY pun meradang. Tak kurang Mensesneg Hatta Radjasa dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng yang bereaksi keras. ”Presiden tidak pernah mengatakan, ‘Saya berjanji tidak akan menaikkan BBM.’ Itu tidak pernah. Kalau yang dikatakan Presiden itu adalah opsi terakhir. Bahwa pada waktu itu ditanya bagaimana dengan harganya, apakah dinaikkan. Waktu itu kalau tidak salah jawaban Presiden, belum dipertimbangkan. Pada waktu itu Presiden belum membicarakan,” kata Andi. Sementara Hatta mengatakan: ”(Iklan Wiranto) sangat tendensius dan bisa menyesatkan kalau tidak ditanggapi. Seakan-akan Presiden berjanji tidak menaikkan BBM, padahal tidak ada Presiden mengatakan, ‘Saya berjanji tidak akan menaikkan BBM’. Presiden itu selalu berjanji akan melaksanakan perbaikan ekonomi nasional. Perbaikan ekonomi, itu (yang) ditempuh.” Untuk itu Hatta mengimbau agar dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang beretika. “Berdebat secara baik, itu lebih enak, santun,” ujarnya.

Komunikasi politik bergulir terus. Kubu Wiranto yang diwakili oleh Sekjen DPP Partai Hanura Yus Usmanegara mengatakan, pihaknya siap menunjukkan bukti pernyataan SBY yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Dia mengatakan janji Presiden tersebut tidak dalam bentuk iklan di media massa, tetapi pernyataan Presiden yang dikutip media massa. ”Semua publik tahu, janji-janji itu telah diekspos di media massa. Setiap statement Presiden selalu dicatat media,” katanya. Yus mengatakan dokumentasi pernyataan SBY itu telah dikumpulkan tim perumus dan nanti akan disampaikan.

Sebelum Yus menyampaikannya, bukti-bukti tentang janji SBY itu telah lebih dulu beredar di ruang-ruang publik. Pertama, dalam kunjungannya ke Kantor Pusat PLN di Jakarta, 13 Desember 2006. Saat itu SBY mengatakan: “Harga BBM atau TDL (Tarif Dasar Listrik) akan kita pertahankan, mengingat kita perlu waktu untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan negara, dan pendapatan rakyat termasuk daya beli mereka. Dalam konteks itu, masih diperlukan subsidi oleh pemerintah.” Kedua, usai pelantikan Kasal Laksamana Madya Sumardjono di Istana Negara, 7 November 2007. Saat ditanya apakah ada kemungkinan menaikkan harga BBM setidaknya tahun depan, SBY menjawab: “Tidak ada opsi itu, karena kita cari solusi lain yang cespleng.” Ketiga, dalam pidatonya saat membuka acara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Rancamaya, Bogor , Jawa Barat, 5 Maret 2008. Saat itu SBY berkata: “Pesan saya jangan buru-buru berpikir untuk menaikkan BBM dan listrik, karena yang memikul beban adalah seluruh rakyat Indonesia . Mari berpikir sungguh-sungguh untuk menghemat pengeluaran.” Menurut SBY, meski APBN 2008 dalam keadaan tertekan akibat kondisi perekonomian dunia yang tidak bersahabat, tapi harga BBM dan listrik tetap tidak akan dinaikkan karena pemerintah lebih berpikir untuk melakukan penghematan dan mengatur konsumsi BBM dan listrik yang bersubsidi.

Selain itu, apa yang tertulis di situs web kubu SBY pun diekspos. Ternyata, judul lama yang berbunyi “Pemerintah Tidak Akan Naikkan Harga BBM” telah diganti dengan judul baru yang berbunyi “Pemerintah Cari Solusi Terbaik”. Bahwa pengelola situs web tersebut telah bertindak tidak jujur, tentu mudah dibuktikan. Apalagi, sejumlah politisi di DPR (khususnya Alvin Lie) telah mencetak artikel dengan judul lama yang dimaksud itu.

Selain janji SBY, sebenarnya ada juga janji serupa dari Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tertanggal 22 Oktober 2007 yang telah tertulis di situs Kantor Berita Antara. Janji senada dalam pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Denpasar, 11 Maret 2008, dapat dilihat di situs Kompas. Juga, pernyataan Jusuf Kalla 8 Mei 2007 saat peluncuran konversi minyak tanah ke gas di Kebon Pala yang tertulis di situs www.esdm.go.id. Masih ada lagi, yakni wawancara dengan Menteri Purnomo di www.detik.com tertanggal 18 Maret 2008 pukul 19:15 yang berjudul “Harga BBM Tak Mungkin Dinaikkan”.

Dari perspektif komunikasi politik, yang memfokuskan kajiannya pada komunikasi antara penyelenggara negara dan rakyat, atau sebaliknya, beberapa hal patut dipertanyakan. Pertama, benarkah pihak-pihak yang mempertanyakan janji SBY itu berkarakteristik tendensius dan tidak santun? Sebaliknya, bagaimana karakteristik kubu SBY sendiri dalam bereaksi? Kedua, pesan-pesan politik yang bergulir dari kedua kubu itu lebih banyak menggunakan konteks tinggi atau konteks rendah? Ketiga, siapa yang menjadi pemain dominannya dan bagaimana jalannya komunikasi politik itu: satu arah, dua arah, atau multi-arah?

Berikut jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut. Pertama, jika benar SBY pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM, maka kubu non-SBY tentulah tidak tendensius. Apalagi pertanyaan-pertanya an mereka atas inkonsistensi SBY dikemas dalam kalimat-kalimat yang cukup santun. Sebaliknya, justru kubu SBY-lah yang tendensius karena secara tidak langsung menganggap kubu non-SBY tak ubahnya ”tukang fitnah”.

Kedua, pesan-pesan politik yang bergulir cenderung menggunakan konteks rendah, karena kalimat-kalimat yang digunakan jelas dan sederhana (tidak memerlukan interpretasi) . Ketiga, berbeda dengan era Soeharto, kini tak satu pun pihak yang menjadi pemain dominan dalam komunikasi politik. Dalam konteks janji SBY, selain Wiranto ada beberapa anggota DPR, pengamat politik, dan rakyat biasa yang ikut meramaikan komunikasi politik ini. Jika diperlukan bukti lebih banyak, silakan turun ke bawah dan berbincang-bincang dengan rakyat. Niscaya ditemukan banyak orang biasa yang tanpa ragu mengungkapkan penyesalan mereka tentang inkonsistensi SBY.

Dalam komunikasi politik pasca-Soeharto, orang-orang biasa juga telah ikut menjadi pemain. Setidaknya itulah berkah reformasi yang dapat mereka nikmati. Dan itulah faktor yang membuat komunikasi politik SBY terkesan kacau-balau. Namun, apa boleh buat, orang-orang biasa tak punya pilihan selain SBY JK (Susah Bensin Ya Jalan Kaki).